NATUNA — Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna, Kejati Kepulauan Riau, mendampingi pelaksanaan tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup pembangunan Pasar Ikan Modern JICA, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Cemaga Utara, serta Revitalisasi Pelabuhan Selat Lampa. Dua proyek terakhir masih dalam proses pembangunan, sementara KNMP sudah selesai. Pendampingan diberikan agar proyek bernilai besar itu tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Natuna Aditya Syaummil Patria menyebutkan ketiga PSN tersebut mendapat perhatian khusus karena nilai investasinya yang besar. "Saat ini kami mendampingi tiga PSN. Ada Pasar Modern, Kampung Nelayan Merah Putih, dan revitalisasi pelabuhan," ujarnya di Natuna, Jumat lalu. Dari tiga proyek itu, KNMP Desa Cemaga Utara sudah rampung, sementara dua lainnya sedang berjalan.
Aditya menegaskan pendampingan yang diberikan Kejari Natuna bersifat pencegahan. Kejaksaan memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum, dan mitigasi risiko kepada instansi pelaksana agar setiap tahapan proyek sesuai ketentuan. Tujuannya mengantisipasi potensi penyimpangan administrasi maupun hukum yang dapat menghambat penyelesaian proyek.
"Pendampingan kejaksaan bersifat preventif atau pencegahan. Tujuannya membantu mengantisipasi potensi pelanggaran agar proyek berjalan sesuai aturan, bukan memberikan perlindungan dari proses hukum apabila ditemukan tindak pidana," kata Aditya. Ia menambahkan, jika dalam pelaksanaan ditemukan korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum lainnya, penegakan hukum tetap dilakukan sesuai peraturan.
Melalui pendampingan sejak tahap pelaksanaan, berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan sengketa atau pelanggaran diharapkan dapat diantisipasi lebih dini. Langkah ini menjadi bagian dari tugas dan fungsi kejaksaan dalam mendukung proyek strategis daerah. Kejari Natuna berkomitmen memastikan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau berjalan transparan dan akuntabel, tanpa mengorbankan kepastian hukum.