TANJUNGPINANG — Krisis fiskal memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau mengerem belanja secara agresif. Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp490 miliar, membuat ruang gerak APBD 2026 menyusut drastis ke angka Rp3,7 triliun.
Kondisi ini diperparah dengan kewajiban melunasi beban tunda bayar kegiatan tahun 2025 yang mencapai Rp104 miliar. Alhasil, seluruh program yang tidak masuk kategori prioritas wajib dipangkas habis.
Kebijakan ini diambil demi memastikan belanja wajib publik serta pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan normal. Pemprov Kepri memprioritaskan anggaran untuk layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Langkah ini merupakan konsekuensi logis dari menurunnya kapasitas fiskal daerah. Dengan total APBD yang hanya tersisa Rp3,7 triliun, pemerintah daerah harus ekstra hati-hati dalam mengalokasikan setiap rupiah belanja.
Selain pemangkasan dari pusat, beban utang kegiatan tahun sebelumnya ikut membebani keuangan daerah. Dana sebesar Rp104 miliar harus dialokasikan untuk melunasi kewajiban tersebut, sehingga porsi belanja untuk program pembangunan baru semakin terbatas.
Kombinasi dua tekanan ini membuat Pemprov Kepri tidak punya pilihan lain selain melakukan efisiensi total pada pos-pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Skala prioritas menjadi kata kunci dalam penyusunan anggaran kali ini.
Persoalan fiskal yang dihadapi Kepri bukan kasus tunggal. Ratusan pemerintah daerah di Indonesia dilaporkan mengalami defisit anggaran serupa pada tahun ini. Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi pemicu utama menyusutnya kemampuan fiskal di banyak provinsi dan kabupaten/kota.
Setiap daerah memiliki strategi berbeda dalam merespons situasi ini. Namun, prinsip yang dipegang umumnya sama: menjaga keberlangsungan layanan publik dan kewajiban pembayaran pegawai di atas segalanya.
Pemprov Kepri kini tengah memfinalisasi postur APBD 2026 dengan memastikan program-program prioritas tetap berjalan meski dengan anggaran yang lebih ramping. Fokus utama diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah hingga akhir tahun anggaran, sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terganggu di tengah keterbatasan fiskal yang ada.