Sikka – Survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan segera dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II setelah kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Senin (24/8/2026). Langkah ini menjadi prioritas utama dalam penanganan dampak gempa bumi di pulau tersebut.
Dalam kunjungan itu, Menteri Dody didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meninjau sejumlah infrastruktur yang rusak, meliputi ruas jalan, tanggul pengaman pantai, titik longsoran, serta beberapa bangunan terdampak gempa. Penyediaan air bersih langsung menjadi sorotan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang paling mendesak.
“Saya juga kemarin dengar bahwa di Palue ini kekurangan air bersih. Makanya kemarin saya sudah minta tolong teman-teman dari balai sungai untuk ke sini untuk melakukan geolistrik dulu,” kata Menteri Dody.
Apabila hasil survei menemukan sumber air yang memadai, air akan diambil melalui sumur bor dan diolah dengan proses filtrasi sebelum didistribusikan kepada warga. Selain itu, Menteri Dody membuka opsi pemanfaatan teknologi desalinasi dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menambah pasokan air bersih di Pulau Palue.
“Tadi saya sudah minta tolong ke Dirjen Cipta Karya untuk kirim tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Nanti kan di bor oleh teman-teman balai sungai tapi nanti di atas kita kasih filter atau penjernih. Sehingga kemudian bapak/ibu yang berada di Pulau Palue ini bisa mendapatkan air bersih. Saya juga tadi pagi sudah telepon Kepala BRIN, siapa tahu ada teknologi desalinasi yang bisa menambah suplai air bersih,” tambah Menteri Dody.
Kementerian PU juga menyiapkan penanganan abrasi pantai yang berpotensi mengancam fasilitas dan permukiman penduduk. Menurut Menteri Dody, kebutuhan tanggul penahan pantai telah disampaikan oleh Dansatgas Kabupaten Sikka yang juga menjabat sebagai Kadis PUPR.
“Semalam memang sudah disampaikan Ibu Dansatgas Kabupaten Sikka, yang juga Kadis PUPR, memang butuh tanggul penahan pantai. Secepatnya kita akan lakukan desain supaya bisa abrasi bisa tertahan dan tidak merusak kantor kecamatan dan seterusnya,” kata Menteri Dody.
Pemulihan pascagempa diarahkan untuk membangun kembali infrastruktur yang lebih tahan bencana dengan konstruksi tahan gempa. Masyarakat lokal akan dilibatkan dalam pekerjaan yang bisa dikerjakan secara padat karya bersama pemerintah, TNI, dan Polri.
“Kita juga akan melibatkan bapak/ibu sekalian untuk pekerjaan ini. Jadi sama-sama kita membangun Pulau Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Menteri Dody menegaskan bahwa pemulihan Pulau Palue tidak hanya berfokus pada perbaikan kerusakan akibat gempa, tetapi juga penguatan ketangguhan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup warga.
“Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin melupakan masyarakatnya. Nanti mungkin saya akan sering-sering ke sini dan akan memastikan apapun yang kami programkan itu bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” kata Menteri Dody.
Upaya ini sejalan dengan Sasaran Utama PU 608 yang menempatkan pembangunan infrastruktur untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup.