BINTAN — Petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bintan menangkap basah kejanggalan saat YX datang memenuhi jadwal wawancara di aplikasi M-Paspor. Pemohon yang mengaku bernama AP itu tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan hanya berbicara bahasa Inggris.
Kecurigaan itu berbuntut panjang. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memeriksa YX dan menemukan bahwa pemohon paspor tersebut sebenarnya warga negara Tiongkok yang masih memegang paspor RRT aktif.
Dari pemeriksaan, YX diduga memakai KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran atas nama AP yang tidak sah. Dokumen-dokumen itu dipakai untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia.
Petugas menyita sejumlah barang bukti dari tangan YX. Selain dokumen pendaftaran M-Paspor dan surat pernyataan, penyidik mengamankan satu unit telepon genggam yang dipakai selama proses pengajuan permohonan.
Penetapan tersangka dilakukan setelah PPNS Keimigrasian menggelar perkara bersama Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kepri dan Korwas PPNS Reskrim Polres Bintan pada 7 Mei 2026. Hasil gelar perkara menyimpulkan alat bukti telah memenuhi unsur tindak pidana keimigrasian.
YX disangkakan melanggar Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ancaman hukumannya penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.
Pendeportasian berlangsung dengan pengawalan penuh tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Pengawalan dimulai sejak keberangkatan dari Tanjunguban hingga penyerahan YX di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.
Di TPI tersebut, YX menjalani pemeriksaan akhir sebelum diterbangkan menuju negara asalnya pada Jumat, 6 November 2026.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bintan Adi Hari Pianto menegaskan, penyalahgunaan identitas kependudukan untuk memperoleh paspor RI merugikan negara. Menurut dia, verifikasi faktual diperketat, termasuk pada tahap wawancara.
"Integritas dokumen perjalanan Republik Indonesia tidak boleh dikorbankan oleh cara-cara yang melawan hukum. Kami memperketat verifikasi faktual, termasuk pada tahap wawancara, agar manipulasi identitas gagal sejak tahap permohonan," jelas Adi, Sabtu (7/11/2026).
Kantor Imigrasi Bintan mengimbau masyarakat tidak terlibat pemalsuan dokumen maupun penggunaan identitas orang lain dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Tindakan itu, menurut keterangan kantor, merupakan tindak pidana dan akan diproses sesuai ketentuan.
Pengawasan terhadap orang asing juga akan diperkuat lewat koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing di wilayah Kabupaten Bintan. Langkah itu disebut sejalan dengan komitmen "IMIGRASI UNTUK RAKYAT" yang digaungkan Direktur Jenderal Imigrasi.