TANJUNGPINANG — Rapat koordinasi di Gedung Daerah Provinsi Kepri itu tidak digelar untuk seremoni. Gubernur Ansar Ahmad mengumpulkan bupati dan wali kota untuk menguji langsung pelaksanaan tujuh program Asta Cita di wilayah kepulauan. Hasilnya bercampur: sebagian berjalan, sebagian tersendat di lapangan.
Tujuh program yang dievaluasi mencakup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, dan Cek Kesehatan Gratis.
Ansar menegaskan daerah tidak boleh bersikap ambivalen terhadap program pusat. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta mendata persoalan yang muncul di lapangan.
"Kita ingin semua program Asta Cita ini bisa kita laksanakan dan implementasikan dengan sukses di Kepri. Kita tidak boleh bersikap ambivalen, tetapi harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program lain agar pelaksanaannya semakin komprehensif," kata Ansar.
Persoalan paling mencolok ada di program Makan Bergizi Gratis. Penerima manfaat di Kepri mencapai 720.238 orang pada Oktober 2026, bertambah sekitar 40 ribu dibanding tahun sebelumnya.
Namun realisasi pelayanan justru turun dari sekitar 87 persen menjadi 69,37 persen. Penyebabnya, 71 dari 266 SPPG belum beroperasi.
Batam menjadi daerah dengan SPPG tidak operasional terbanyak, yakni 27 unit. Kendalanya berlapis: administrasi, persyaratan yang belum terpenuhi, hingga fasilitas yang belum sesuai ketentuan.
Dapur sudah direncanakan, penerima sudah bertambah, tetapi makanan belum sampai sepenuhnya ke warga.
Di sektor koperasi, capaiannya lebih menggembirakan. Pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 277 unit dari total 407 unit yang direncanakan, dengan 114 unit di antaranya selesai 100 persen.
Sebanyak 106 manajer koperasi telah ditugaskan mendampingi dan memastikan kesiapan operasional selama dua tahun.
Kendala masih tersisa. Sarana dan prasarana belum lengkap, status lahan belum tuntas, bahkan ada bangunan koperasi yang secara fisik telah berdiri tetapi lokasinya masih tercatat berada di kawasan hutan sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Program Kampung Nelayan Merah Putih menjangkau 111 lokasi pembangunan pada 2026. Sebanyak 110 lokasi telah berkontrak, sementara satu lokasi di Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, masih menunggu informasi detail kontrak.
Total nilai pembangunan tahun ini mencapai lebih dari Rp472 miliar. Digabungkan dengan pembangunan empat kampung nelayan pada 2025 senilai sekitar Rp60 miliar, dukungan pembiayaan konstruksi dua tahun mencapai lebih dari Rp530 miliar.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepri, Darwin, menyampaikan rasio elektrifikasi provinsi telah mencapai 99,45 persen pada 2025. Angka itu terlihat hampir sempurna, tetapi masih menyisakan pekerjaan rumah.
Sebanyak 6.151 rumah tangga belum menikmati akses listrik secara memadai. Masih ada satu desa belum berlistrik akibat pemekaran wilayah di Kabupaten Lingga, 35 pulau belum berlistrik, serta 85 pulau yang masih menggunakan sumber listrik non-PLN.
Sejumlah wilayah juga mengandalkan pembangkit dengan durasi operasional terbatas. Listrik ada, tetapi tidak menyala 24 jam.
Pemprov Kepri bersama PLN telah menyusun peta jalan penyelesaian masalah kelistrikan periode 2026–2027. Pada program listrik desa 2026, Kepri mendapat dukungan perluasan jaringan melalui skema grid extension di tujuh lokasi serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya komunal di tujuh lokasi.
Kepala Dinas Sosial Kepri, Mahadi Rahman, menyampaikan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah mulai berjalan. Sekolah rintisan di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna telah memasuki tahapan pelaksanaan.
Ansar menyatakan siap membawa persoalan yang tidak bisa diselesaikan daerah langsung ke pemerintah pusat bersama para bupati dan wali kota.
"Kalau sudah kita inventarisasi persoalannya, nanti saya pelajari bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat," ujarnya.