Ketua Komite II DPD: Daerah Tak Boleh Hanya Bergantung pada DBH SDA

Penulis: Topan Lubis  •  Kamis, 19 November 2026 | 11:39:31 WIB
Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menilai DBH sumber daya alam tidak cukup membiayai pembangunan daerah di era efisiensi anggaran.

KEPULAUAN RIAU — Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menilai Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam tidak akan cukup membiayai pembangunan daerah di era efisiensi anggaran. Ia mendorong pemerintah daerah membangun ekonomi lokal yang menciptakan multiplier effect, bukan sekadar menunggu transfer pusat.

Pernyataan itu disampaikan Badikenita dalam program Senator Menyapa Episode III bertema "Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud" di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (19/11). Forum ini mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, dan kepala daerah untuk menguji mekanisme bagi hasil sumber daya alam, bukan sekadar memaparkan capaian.

Menurut Badikenita, hitungan berbasis DBH semata tidak akan menutup kebutuhan pemulihan pascatambang maupun pembangunan infrastruktur. Ia menyoroti bahwa dana yang dibagikan ke daerah saat ini tidak proporsional dengan beban yang harus ditanggung.

DBH Dianggap Tak Cukup di Era Efisiensi Anggaran

Badikenita menempatkan persoalan ini dalam konteks kebijakan efisiensi belanja negara yang membatasi ruang fiskal. Dengan alokasi yang ada, pembangunan jalan dan fasilitas publik di daerah penghasil SDA berisiko tertahan.

"Kalau hanya DBH saja yang dibagikan saat ini, di era efisiensi, sudah pasti pembangunan, baik pembangunan jalan, pembangunan, maka itu tidak bisa dikatakan proposional dan tidak akan cukup," ujarnya.

Karena itu, ia mendorong orientasi pembangunan diarahkan pada aktivitas yang menaikkan pendapatan warga di sekitar wilayah tambang. Ketergantungan pada transfer pusat dinilainya tidak menciptakan efek berganda yang berkelanjutan.

Korporasi Diminta Ikut Menanggung Kesejahteraan Daerah

Dalam prinsip keadilan, Badikenita menilai perusahaan yang meraup keuntungan dari SDA di suatu daerah turut bertanggung jawab atas kesejahteraan wilayah tersebut. Ia merinci bahwa kontribusi itu tidak cukup diukur dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak saja.

"Kalau di dalam prinsip keadilan, ketika ada suatu daerah punya SDA yang sangat besar, lalu seberapa besar dari PNBP, baru pajaknya berapa," katanya.

Ia mencontohkan kebutuhan pendukung pertambangan seperti pendidikan tenaga kerja lokal. Bila seluruh beban itu dikembalikan ke anggaran daerah, menurutnya keterbatasan fiskal akan membuatnya sulit terealisasi.

"Makanya apa? Korporasi juga harus bertanggung jawab," ucap Badikenita.

Empat Pembicara di Senator Menyapa Episode III

Forum ini juga menghadirkan Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama. Sulawesi Tengah menjadi relevan karena merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas tambang nikel yang besar.

DPD RI bersama CNN Indonesia memposisikan Senator Menyapa sebagai ruang dialog berbasis evaluasi. Diskusi diarahkan tidak berhenti pada paparan capaian, tetapi menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, ukuran keberhasilan, serta agenda perbaikan ke depan.

Apa Artinya bagi Daerah Penghasil SDA

Bagi pemerintah kabupaten dan provinsi, dorongan ini mengarah pada tuntutan menyusun struktur pendapatan yang tidak bergantung pada DBH. Pelaku usaha di sektor ekstraktif menghadapi ekspektasi kontribusi lebih besar, baik lewat program pemberdayaan maupun pengembangan kapasitas lokal.

Bagi warga di sekitar wilayah tambang, indikator yang perlu dipantau adalah apakah belanja daerah benar-benar menyentuh pendidikan, infrastruktur dasar, dan pemulihan lahan. Tanpa itu, kekayaan alam yang melimpah tetap berjarak dari kesejahteraan lokal.

Episode III Senator Menyapa dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia.com pada Kamis, 19 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.

Reporter: Topan Lubis
Sumber: cnnindonesia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top