TANJUNGPINANG — Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menilai tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi menjadi pintu masuk praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena itu, ia meminta warga tidak mudah tergiur iming-iming pekerjaan dengan janji menguntungkan tanpa kejelasan legalitas.
Peringatan tersebut disampaikan Lis dalam forum FGD Koridor Aman Singapura–Batam yang membahas penguatan Mekanisme Rujukan Nasional (NRM) bagi korban TPPO. Forum itu dibuka Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan.
Lis menekankan pencegahan TPPO tidak bisa dilakukan satu instansi saja. Menurutnya, pengawasan di wilayah perbatasan perlu diperkuat karena menjadi jalur keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.
Selain pengawasan, ia menyoroti pentingnya pendampingan dan pemulihan bagi korban agar mereka mendapat perlindungan yang layak setelah dievakuasi dari sindikat.
"Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, hingga memastikan korban memperoleh pendampingan dan pemulihan yang layak. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat iming-iming pekerjaan yang tidak jelas dan berujung pada praktik perdagangan orang," kata Lis.
Forum tersebut membahas sejumlah tahapan penanganan korban, mulai dari penyelarasan mekanisme rujukan antarinstansi, identifikasi dan pemeriksaan korban, pemberian perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum, hingga pendampingan untuk kembali ke lingkungan masyarakat.
Peserta FGD mencakup perwakilan kementerian dan lembaga tingkat pusat, aparat penegak hukum, instansi pengawasan perbatasan, lembaga perlindungan pekerja migran, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pendamping korban.
Duta Besar RI untuk Singapura Hotmangaradja Pandjaitan menyatakan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar korban bisa ditangani sejak proses penyelamatan hingga pemulihan.
"Penguatan koordinasi dan mekanisme rujukan menjadi sangat penting agar penanganan korban dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkesinambungan, mulai dari proses penyelamatan hingga pemulihan," ujarnya.
Lis berharap hasil FGD melahirkan mekanisme koordinasi dan rujukan yang lebih efektif di setiap tahapan pelayanan. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara dinilai perlu diperkuat untuk mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang di kawasan perbatasan.