TANJUNGPINANG — Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Diky Wijaya menyatakan penetapan UMP dan UMSP 2027 telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri. Pembahasan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan setempat.
Angka UMP Rp4.229.356 berlaku sebagai acuan upah minimum provinsi. Sementara UMSP Rp4.253.968 naik Rp351.872 atau 9,02 persen dari UMSP 2026 sebesar Rp3.902.096.
Dewan Pengupahan Provinsi Kepri menggelar rapat pleno pada 19 November 2026 di Kota Batam untuk membahas rekomendasi UMP dan UMSP 2027. Pembahasan berlangsung alot dan sempat beberapa kali diskors.
Unsur serikat pekerja awalnya mengusulkan indeks alfa 1,0 dengan mempertimbangkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kepri berdasarkan data BPS sebesar Rp5.977.587. Unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa 0,5 dengan alasan kondisi perekonomian dan dunia usaha masih menghadapi dinamika global.
Setelah mendengarkan masukan dari unsur pemerintah serta akademisi, serikat pekerja dan pengusaha mencapai kesepakatan menggunakan indeks alfa 0,75. Kesepakatan itu menjadi dasar rekomendasi besaran UMP dan UMSP kepada Gubernur.
Diky menjelaskan penetapan upah minimum tahun ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi itu menyesuaikan rentang indeks alfa dari sebelumnya 0,5–0,9 menjadi 0,5–1,0.
Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik.
Untuk UMSP Kepri 2027, pemerintah menetapkan 13 sektor, meningkat dibandingkan 2026 yang mencakup 11 sektor. Seluruh sektor ditetapkan dengan nilai UMSP Rp4.253.968.
Diky menambahkan keputusan penetapan UMP dan UMSP Kepri 2027 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja, dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan di Provinsi Kepulauan Riau.
"Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Diky.
Pemerintah Provinsi Kepri meminta seluruh pihak memperhatikan, menghormati, dan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.