KEPULAUAN RIAU — Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kemenhub tahun depan sebesar Rp28,34 triliun. Namun, berdasarkan perhitungan kementerian, kebutuhan riil untuk menjalankan seluruh program strategis mencapai Rp55,16 triliun. Artinya, terdapat celah pendanaan sebesar 48,62 persen dari total kebutuhan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah program prioritas, khususnya pada aspek keselamatan, pelayanan dasar, dan konektivitas wilayah yang memerlukan dukungan anggaran tambahan,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, Kamis (18/6).
Dari total usulan tambahan Rp20,11 triliun, alokasi terbesar digelontorkan untuk dukungan pelayanan dan prioritas nasional sebesar Rp9,17 triliun. Sektor keselamatan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian mendapatkan jatah Rp7,98 triliun.
Kemenhub juga mengalokasikan Rp957 miliar untuk layanan angkutan keperintisan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Sisanya, Rp2 triliun, dialokasikan untuk belanja pegawai. Dudy menegaskan tambahan ini krusial untuk memastikan target pembangunan transportasi nasional tercapai optimal.
Dalam paparannya, Dudy merinci program prioritas di masing-masing sektor. Di perhubungan darat, fokus utama adalah mendukung pelaksanaan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading), peningkatan keselamatan jalan, serta penanganan lokasi rawan kecelakaan. Sektor perhubungan laut memprioritaskan keselamatan pelayaran dan pembangunan infrastruktur konektivitas maritim.
Untuk sektor penerbangan, Kemenhub akan memperkuat fasilitas keselamatan dan pengawasan operasional. Sementara di sektor perkeretaapian, prioritas diarahkan pada perawatan prasarana, penanganan perlintasan sebidang, dan program angkutan motor gratis.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan pihaknya akan memperjuangkan peningkatan anggaran bagi seluruh mitra kerja komisinya. Hal ini mencakup program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme perundang-undangan.
“Selanjutnya, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat,” kata Lasarus.
Dudy mengapresiasi dukungan parlemen. Menurutnya, persetujuan anggaran menjadi faktor penuh dalam mewujudkan layanan transportasi yang lebih aman dan merata. “Dukungan ini akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah kami sampaikan,” tutupnya.