ANAMBAS — Lima desa di Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, kini memiliki perangkat BPD baru. Sebanyak 29 orang dilantik dan diambil sumpah/janjinya dalam satu prosesi yang digelar di Gedung BPMS, Selasa (11/8/2026). Mereka akan mengemban amanah untuk periode masa jabatan 2026-2032.
Pelantikan tersebut dihadiri oleh Bupati Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimcam Siantan, Forkopimda, serta para kepala desa dan tokoh masyarakat. Kehadiran para pejabat itu menunjukkan pentingnya momen pergantian kepengurusan di tingkat desa.
Dalam sambutannya, Syamsir menegaskan bahwa posisi BPD bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan desa. Ia mengingatkan 29 anggota yang baru dilantik untuk segera memahami tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat bawah.
"BPD adalah mitra pemerintah desa. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya minta 29 anggota BPD yang baru dilantik hari ini agar segera menyusun program kerja dan aktif menyerap aspirasi masyarakat," ujar Syamsir.
Camat Siantan itu juga menekankan pentingnya komunikasi langsung dengan warga. Menurutnya, para anggota BPD harus turun ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan hanya menunggu laporan dari pemerintah desa.
Bupati Kepulauan Anambas yang turut hadir memberikan apresiasi atas jalannya pelantikan yang berlangsung lancar. Ia berharap para anggota BPD yang baru mampu membangun sinergi yang baik dengan pemerintah desa maupun kecamatan.
Sinergi itu dinilai krusial untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan yang memiliki karakteristik geografis berbeda dengan daerah lain. "Kami titip amanah ini. Jaga kekompakan, kedepankan musyawarah, dan jadilah teladan di desa masing-masing," pesan Bupati.
Dengan dilantiknya 29 anggota BPD ini, diharapkan tata kelola pemerintahan desa di lima desa tersebut semakin kuat. Aspirasi warga pun diharapkan lebih terakomodasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.