KARIMUN — Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah menilai forum Forkopimda Regional Sumatera menjadi ruang strategis bagi kepala daerah untuk bertukar pengalaman dan menyatukan langkah menghadapi tantangan pembangunan. Menurutnya, persoalan di daerah tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri, melainkan butuh kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan.
"Forum seperti ini penting karena kita bisa saling bertukar pengalaman, menyatukan langkah, dan mencari solusi bersama untuk menjawab berbagai tantangan di daerah," ujar Iskandarsyah dalam keterangan yang diterima di Karimun, Kamis.
Kegiatan yang digelar di wilayah Sumatera itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari. Kehadiran pejabat pusat tersebut mempertegas arah kebijakan nasional yang ingin diselaraskan dengan kondisi riil di masing-masing daerah.
Selain membahas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, forum ini juga menjadi ajang sinkronisasi program pembangunan. Iskandarsyah berharap hasil koordinasi di forum tersebut bisa langsung ditindaklanjuti di Kabupaten Karimun, terutama dalam pelaksanaan program yang menyentuh kepentingan warga.
Forum Forkopimda selama ini menjadi instrumen penting untuk memastikan komunikasi antara kepala daerah, TNI, dan Polri berjalan intensif. Di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional, stabilitas keamanan daerah menjadi prasyarat utama agar pembangunan berjalan lancar.
Bupati menambahkan, koordinasi yang solid antarpemangku kepentingan akan menciptakan kondisi kondusif di Karimun. "Semoga sinergi yang terbangun dalam forum ini dapat terus kita lanjutkan untuk menghadirkan pembangunan yang semakin baik dan manfaat yang nyata bagi masyarakat," tutupnya.
Forum Forkopimda Regional Sumatera ini menjadi rangkaian pertemuan yang diikuti oleh perwakilan kepala daerah dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Agenda serupa direncanakan berlanjut secara berkala untuk memastikan program prioritas nasional dipahami dan dijalankan seragam di tingkat kabupaten dan kota.