Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat 3.804 unit rumah warga masuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat sepanjang tahun ini. Pelaksanaannya melibatkan 7.608 tukang dan 154 tenaga pendamping yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut program ini tidak hanya menyentuh kebutuhan hunian, tetapi ikut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.
TANJUNGPINANG — Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan perputaran ekonomi dari program bedah rumah bergerak melalui kebutuhan material pembangunan, mulai dari semen, cat, keramik hingga berbagai bahan konstruksi lainnya. Menurutnya, program perumahan membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi di tingkat lokal.
"Dengan demikian, program perumahan turut membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi di tingkat lokal," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang.
Kondisi Kepri sebagai daerah kepulauan membuat pelaksanaan program perumahan menghadapi tantangan tersendiri. Mobilisasi tenaga dan material menuju pulau-pulau kecil terkendala belum adanya rute transportasi reguler.
Pemprov Kepri terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi bedah rumah. Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah pada November mendatang.
"Pekerjaan yang menjadi bagian penting dari pembangunan rumah didorong untuk segera dituntaskan dengan target penyelesaian fisik pada 31 Desember 2026," ungkap Ansar.
Kebutuhan rumah baru di Kepri masih cukup besar. Sekitar 157.570 keluarga tercatat belum memiliki rumah, sehingga keberlanjutan program rumah subsidi menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Untuk 2026, Kepri mendapatkan kuota 3.458 unit rumah subsidi. Hingga akhir September, sebanyak 3.240 unit atau 93 persen telah terealisasi.
Capaian itu terutama ditopang empat wilayah, yakni Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang. Tingginya realisasi membuka peluang bagi Kepri mendapatkan tambahan kuota sekitar 3.000 hingga 5.000 unit sesuai kebutuhan daerah.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah subsidi memberikan sejumlah kemudahan. Uang muka ditetapkan 1 persen, bunga flat 5 persen hingga lunas, pembebasan BPHTB dan PBG, serta perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran.
Pemprov Kepri turut mendorong agar sektor usaha yang menopang pembangunan perumahan ikut tumbuh melalui kredit usaha rakyat (KUR) perumahan. Program ini menyasar pelaku UMKM sektor konstruksi dan perumahan, mulai dari kontraktor, pengembang hingga toko bangunan.
Pembiayaan KUR perumahan dapat mencapai Rp20 miliar dengan dukungan subsidi bunga. Pinjaman di bawah Rp100 juta dapat diakses tanpa jaminan.
Secara nasional, kuota KUR perumahan ditingkatkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
"Kepri diharapkan dapat menyerap sedikitnya Rp1 triliun untuk memperkuat perputaran ekonomi di sektor perumahan," kata Ansar.