KEPULAUAN RIAU — Cakupan skrining hipotiroid kongenital di Gorontalo baru menyentuh 53 persen hingga September 2026, masih jauh dari target 90 persen. Pemerintah provinsi memperkuat koordinasi lintas fasilitas kesehatan agar tidak ada bayi baru lahir yang terlewat dari deteksi dini pada periode paling menentukan.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo, Syafiin S Napu, menyampaikan capaian itu dalam rapat koordinasi di Kota Gorontalo. Selisih 37 poin persentase dari target tahun ini menjadi alasan utama percepatan program.
Skrining hipotiroid kongenital (SHK) bukan sekadar mengejar angka. Setiap pemeriksaan menyimpan peluang mencegah dampak permanen pada tumbuh kembang dan kecerdasan anak.
Hipotiroid kongenital adalah gangguan produksi hormon tiroid yang terjadi sejak bayi lahir. Jika tidak terdeteksi dan tidak segera ditangani, dampaknya terhadap pertumbuhan dan kecerdasan bisa bersifat permanen.
Karena itulah SHK ditempatkan sebagai bagian dari pelayanan bayi baru lahir, bukan program tambahan. Syafiin menyebut skrining ini sebagai investasi masa depan anak bangsa.
"Kita memperkuat koordinasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan semakin banyak bayi baru lahir mendapatkan deteksi dini pada periode paling menentukan," kata Syafiin.
Dinkes P2KB meminta seluruh fasilitas kesehatan yang melayani persalinan memastikan pengambilan sampel SHK dilakukan pada bayi usia 48–72 jam. Rentang waktu ini sudah ditetapkan dalam standar pelayanan dan tidak bisa ditawar.
Ketepatan waktu menjadi kunci karena hasil pemeriksaan bergantung pada periode pengambilan yang benar. Fasilitas kesehatan juga didorong memperkuat pencatatan dan pelaporan agar pemerintah daerah punya gambaran akurat soal cakupan.
Dari data itu, fasilitas atau wilayah dengan kesenjangan bisa segera teridentifikasi dan ditangani.
Bayi dengan hasil skrining yang mengarah pada hipotiroid kongenital wajib mendapat tindak lanjut hingga terapi. Tanpa rangkaian itu, SHK hanya berhenti sebagai kegiatan pengambilan sampel tanpa manfaat nyata.
"Yang ingin kita selamatkan bukan hanya capaian program, tetapi masa depan anak. Satu tetes darah dari tumit bayi dapat menjadi titik awal untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mencegah kecacatan yang sebenarnya dapat dicegah," ujar Syafiin.
Ia menegaskan target 90 persen bukan sekadar angka. Kualitas sampel, ketepatan pelaporan, dan penanganan kasus positif sampai tuntas menjadi ukuran yang sama pentingnya.
Rapat koordinasi melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, RSUD Aloei Saboe, RSUD MM Dunda, RSUD Toto Kabila, RS Multazam, RSIA Sitti Khadijah, BPJS Cabang Gorontalo, dan PERSI Provinsi Gorontalo.
Keterlibatan seluruh mata rantai pelayanan kesehatan dinilai penting, terutama fasilitas yang menjadi tempat bayi dilahirkan. Setiap fasilitas memikul tanggung jawab memastikan tidak ada bayi yang terlewat.
"Kita masih mengejar target 90 persen. Tetapi target kita bukan sekadar angka cakupan. Kita harus memastikan sampel yang diambil berkualitas, pencatatan dan pelaporan berjalan tepat waktu, serta setiap kasus positif benar-benar ditindaklanjuti sampai mendapatkan terapi," kata Syafiin.
Jika melahirkan di fasilitas kesehatan, tanyakan apakah bayi sudah menjalani skrining hipotiroid kongenital pada rentang 48–72 jam. Pertanyaan sederhana ini membantu memastikan bayi tidak terlewat dari deteksi dini.
Simpan catatan hasil skrining dan ikuti jadwal tindak lanjut bila dokter memintanya. Deteksi yang cepat membuat penanganan bisa dimulai lebih awal, saat peluang tumbuh kembang optimal masih terbuka lebar.
Dengan sisa waktu program 2026, Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan kesenjangan cakupan dipersempit signifikan. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan hanya tercapainya angka 90 persen, melainkan semakin banyak bayi di Gorontalo mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.