KARIMUN — Petugas metrologi mendatangi satu per satu toko emas di kawasan Jalan Nusantara, Selasa 10 November 2026. Mereka memeriksa timbangan digital yang dipakai melayani pembeli, bukan sekadar melihat fisik alatnya.
Dari sepuluh toko yang diperiksa, total 25 unit timbangan menjadi sasaran tera ulang. Pemeriksaan menyentuh sisi akurasi alat ukur sekaligus menutup celah penyimpangan takaran yang bisa merugikan konsumen.
Plt Kepala Bidang Metrologi Diskopp ESDM Karimun Adi Wahyudi menyebut tera ulang bertujuan memastikan akurasi timbangan emas. Menurut dia, selisih sekecil apa pun pada alat ukur bisa berdampak langsung pada nilai rupiah yang dibayar pembeli.
"Tujuannya untuk mengurangi agar tidak adanya kecurangan. Alhamdulillah hasil pemeriksaan timbangan emas rata-rata masih cukup baik," ujar Adi Wahyudi.
Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran soal kualitas alat ukur di lapangan. Rata-rata timbangan dinilai masih cukup baik, meski tetap perlu ditera ulang secara berkala.
Angka 25 unit dari sepuluh toko memberi gambaran kepadatan usaha emas di kawasan Jalan Nusantara. Satu toko bisa memakai lebih dari satu timbangan digital untuk melayani transaksi harian.
Pemeriksaan tera ulang menyasar alat ukur yang aktif dipakai, sehingga hasilnya mencerminkan kondisi riil di meja jual beli. Petugas tidak hanya mengecek angka, tetapi juga memastikan alat berfungsi sebagaimana mestinya.
Bagi pembeli emas, akurasi timbangan adalah soal harga. Selisih gramasi yang tidak terdeteksi bisa membuat konsumen membayar lebih dari nilai seharusnya.
Pemerintah daerah mendorong tera ulang dijalankan berkala, bukan hanya sekali. Harapannya, keakuratan alat ukur dalam transaksi jual beli emas di Karimun tetap terjaga sepanjang tahun.
Langkah ini juga menjadi semacam peringatan bagi pedagang agar tidak memainkan takaran. Pengawasan metrologi memberi pembeli pegangan ketika merasa ada kejanggalan pada hasil timbangan.
Ke depan, Diskopp ESDM Karimun melalui Bidang Metrologi akan melanjutkan pemeriksaan serupa di titik-titik usaha lain. Perlindungan konsumen ditempatkan sebagai alasan utama, disusul pencegahan praktik curang dalam perdagangan.