JAKARTA — Pembahasan awal RAPBN 2027 resmi dimulai di Gedung DPR, Senayan, Rabu (20/5/2026). Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam rapat paripurna untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun depan.
Ini menjadi kali pertama seorang presiden hadir secara langsung dalam rapat paripurna DPR untuk menyampaikan dokumen tersebut. Sebelumnya, materi itu disampaikan oleh Menteri Keuangan atas nama presiden.
DPR Akan Evaluasi Program di Tengah Jalan
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah direncanakan pemerintah. Proses ini akan melibatkan seluruh fraksi di DPR.
“Tentu apa yang sudah dibuat dan direncanakan Pemerintah pada saat ini nantinya pada tanggal 4 Juni, semua fraksi di DPR akan menyampaikan pendapatnya masing-masing,” kata Puan dalam pidato pengantarnya.
Menurut Puan, evaluasi ini penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Sehingga kita dapat evaluasi, apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini, atau tahun depan sehingga terjadi kolaborasi yang baik,” tambahnya.
Fokus pada Kesejahteraan Rakyat dan Persatuan Bangsa
Dalam kesempatan itu, Puan menekankan bahwa DPR akan mendukung program pemerintah selama tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya gotong royong dalam membangun bangsa.
“Seperti harapan yang selalu disampaikan Bapak Presiden bahwa gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, serta untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ujar Puan.
Politisi yang juga cucu Bung Karno itu menambahkan, KEM dan PPKF selalu menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan arah pembangunan nasional. “Sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera. Terutama di situasi global yang tidak menentu saat ini,” tuturnya.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Jadi Kunci
Puan mengapresiasi sinergi yang sudah terjalin antara DPR dan pemerintah selama ini. Ia yakin koordinasi yang baik akan menghasilkan rancangan APBN yang lebih terencana.
“Kita berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilakukan tahun 2026 bisa diperbaiki, dievaluasi, dan rencana 2027 tentu akan lebih baik, terencana sehingga program-programnya dapat terserap dengan baik dan lancar,” kata Puan.
Setelah penyampaian KEM dan PPKF, DPR bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan lebih detail terkait arah kebijakan anggaran tahun depan. Proses ini dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan tahun.
