TANJUNGPINANG — Sebanyak 78 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menjalani evaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat. Proses ini berlangsung bersamaan dengan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) baru yang akan menjadi acuan bagi SPPG sebelum kembali beroperasi.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil kajian teknis dari BGN. Ia optimistis evaluasi tidak akan berlangsung lama.
“Ini 78 SPPG sedang kita tunggu kajian teknis dari BGN Pusat untuk bisa dibuka kembali. Mudah-mudahan dalam seminggu atau setengah minggu ke depan sudah bisa buka lagi,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Evaluasi Tak Hanya Soal Teknis Operasional
Nyanyang menjelaskan, evaluasi yang dilakukan BGN tidak hanya menyangkut aspek teknis operasional. Pihaknya juga menelaah yayasan yang menjadi pengelola program di lapangan.
“Kalau yayasannya betul, tidak ada markup, dan benar-benar membantu program nasional Makan Bergizi Gratis, tentu kita dukung terus,” katanya.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
SPPG yang Sudah Selesai Dibangun Tetap Berpeluang Beroperasi
Pemprov Kepri memastikan pembangunan SPPG yang telah selesai namun belum beroperasi tetap memiliki peluang untuk dilanjutkan. Syaratnya, pengelola memiliki legalitas yang jelas dan tidak ditemukan pelanggaran selama proses evaluasi.
“Kalau yayasannya tidak ada masalah dan SPPG-nya sudah memiliki ketentuan yang sesuai, pasti jalan terus. Kita mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Nyanyang.
Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh SPPG di Kepri mampu menjalankan layanan pemenuhan gizi secara akuntabel dan tepat sasaran. Program ini merupakan bagian dari Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.
