KEPULAUAN RIAU — Kristijanindyati mengungkapkan hal itu dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6). Anggota DPR sebelumnya mempertanyakan perkembangan proyek, khususnya pada ruas Maros-Makassar-Pangkep.
“Saat ini kondisi PSN tersebut tidak mangkrak, Bu. Namun dalam posisi sedang identifikasi dan inventarisasi oleh panitia pengadaan tanah Kementerian Agraria juga untuk sektoralnya Kementerian Perhubungan,” kata Kristijanindyati.
Ia menegaskan, pengerjaan fisik di lapangan tetap berjalan, terutama di ruas Maros-Makassar-Pangkep dan pembangunan overpass Tonasa. Proyek tidak dihentikan sama sekali.
Tahapan Pengadaan Tanah Berbeda di Tiap Wilayah
Meski begitu, proses pengadaan tanah di setiap daerah memang belum rampung. Di wilayah Makassar, tim masih melakukan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah yang terdampak proyek.
Sementara di Maros, pengadaan tanah sudah masuk tahap pengajuan konsinyasi ke pengadilan. Adapun di Pangkep, proses masih pada penyusunan dokumen perencanaan oleh Kementerian Perhubungan dan penetapan lokasi oleh pemerintah daerah setempat.
“Pelaksanaan di lapangan saat ini tetap berjalan, tidak mangkrak. Namun karena ruas lanjutan tersebut masih dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah oleh panitia pengadaan tanah Kementerian ATR,” ujar Kristijanindyati.
Proyek Strategis Nasional Pertama di Sulawesi
Berdasarkan data di laman resmi DJKN Kemenkeu, kereta api Makassar-Parepare menjadi proyek perkeretaapian pertama di Pulau Sulawesi yang masuk PSN. Pembangunannya diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017 dan Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 sebagai proyek infrastruktur prioritas.
Proyek ini diharapkan menjadi tulang punggung transportasi massal di Sulawesi Selatan, menghubungkan Makassar dengan Parepare. Dengan pendanaan yang sudah mengalir Rp 1,3 triliun, pemerintah optimistis proses pengadaan tanah di ruas lanjutan segera tuntas agar pembangunan fisik bisa dipercepat.
