TANJUNGPINANG — Sebanyak 98 persen paket proyek fisik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepulauan Riau telah melewati proses lelang hingga awal Agustus. Sebagian proyek bahkan sudah memasuki tahap kontrak dan pengerjaan di lapangan.
Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, dari total alokasi pinjaman Rp256 miliar untuk dinasnya, sekitar Rp76 miliar atau 38 persen telah dicairkan. Dana tersebut tersebar untuk paket pekerjaan di bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air.
Dua Proyek Raksasa Tahun Jamak Sedang Berjalan
Dari 41 paket yang digarap, dua di antaranya merupakan proyek strategis tahun jamak dengan nilai fantastis. Pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat misalnya, memiliki pagu anggaran Rp99,9 miliar dan ditargetkan rampung pada 2027.
Proyek besar lainnya adalah pembangunan Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib Kepri dengan anggaran sekitar Rp110 miliar. Hingga awal Agustus, proyek ini masih berada dalam tahap penawaran lelang dan ditargetkan segera berkontrak.
“Jadi, tahun ini ada dua proyek besar yang kita kerjakan untuk tahun jamak,” ujar Rodi di Tanjungpinang, Ahad, 9 Agustus.
Mengapa Lelang Dini Menjadi Kunci?
Strategi lelang dini yang diterapkan sejak awal tahun bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memberi ruang waktu pengerjaan yang lebih panjang di lapangan sebelum memasuki periode puncak musim penghujan.
Kepri sendiri memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan badai. Kondisi ini kerap menjadi biang keladi terhambatnya pengerjaan infrastruktur di akhir tahun.
Dengan menyelesaikan proses pengadaan lebih cepat, pemerintah berharap proyek fisik tidak tersendat dan selesai sesuai kontrak. Percepatan ini juga menjadi bagian dari kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana.
Berapa Total Pinjaman Pemprov Kepri ke BJB?
Pinjaman daerah yang diteken Pemprov Kepri bersama BJB pada awal 2026 mencapai Rp400 miliar. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar dialokasikan ke Dinas PUPP, yakni Rp256 miliar untuk mendanai proyek infrastruktur.
Sisa dana pinjaman untuk 41 paket proyek yang belum dicairkan akan menyusul. Dinas PUPP masih menunggu pencairan lanjutan guna membiayai paket pekerjaan yang tersisa agar seluruh proyek fisik 2026 berjalan sesuai jadwal.
Puluhan paket lainnya yang tengah berjalan tersebar pada bidang jalan, bangunan gedung, dan sumber daya air. Keberhasilan percepatan lelang ini menjadi modal awal agar proyek tidak molor ketika cuaca buruk tiba.
