NATUNA — Pertemuan reses yang digelar di TPQ Batu Ampar itu dihadiri langsung oleh Lurah Ranai, Ketua RW, Ketua RT, serta puluhan warga setempat. Masyarakat memanfaatkan momen ini untuk menitipkan berbagai kebutuhan mendesak di lingkungan mereka agar bisa diperjuangkan masuk dalam program pembangunan daerah.
Selain drainase dan penerangan jalan, warga juga menyoroti akses jalan yang rusak serta persoalan jaminan kesehatan. Mereka berharap DPRD mampu menjadi penghubung antara kebutuhan warga dengan pemerintah, sehingga usulan yang disampaikan tidak berhenti sekadar menjadi catatan pertemuan.
Lurah Ranai Minta Komunikasi Tiga Arah Terus Dibangun
Lurah Ranai yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan harapan agar Henry FN dapat menjadi jembatan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, komunikasi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan DPRD perlu terus dibangun agar kebutuhan di lingkungan warga dapat disampaikan melalui jalur yang tepat.
Ia menilai sinergi tersebut penting supaya usulan warga tidak tumpang tindih dan sesuai dengan prioritas pembangunan di tingkat kelurahan.
Henry FN: Batu Ampar Tetap Jadi Prioritas Meski Anggaran Minim
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Henry FN menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengabaikan usulan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap program harus melalui proses perencanaan yang ketat dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Untuk Batu Ampar ini setiap tahun ada aspirasi. Mungkin saya sudah jatuh cinta dengan Batu Ampar. Dengan kondisi anggaran yang minim, Batu Ampar tetap ada,” ujar Henry dalam keterangannya, Senin (10/8).
Politisi itu mencontohkan pembangunan jalan menuju pemakaman yang tahun ini menjadi salah satu bentuk realisasi aspirasi dari kawasan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa perjuangan aspirasi warga Batu Ampar terus berlanjut meski ruang fiskal terbatas.
Usulan Musala Perlu Diajukan Ulang, Ini Alasannya
Terkait usulan pembangunan musala, Henry meminta warga untuk mengajukan kembali proposal tersebut. Hal ini menyusul adanya perubahan perangkat daerah yang kini menangani program pembangunan fasilitas keagamaan.
“Untuk musala, diminta usulan baru karena ada perubahan. Kalau dulu kan di Perkim, sekarang sudah di Kesra,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan warga agar seluruh aspirasi dimasukkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tahapan ini dinilai penting agar usulan tercatat secara resmi mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
Usulan yang Gagal Terealisasi Tahun Ini Bisa Diperjuangkan Lagi di 2028
Henry memastikan aspirasi yang telah masuk Musrenbang namun belum terealisasi pada tahun berjalan tetap bisa diperjuangkan kembali dalam perencanaan berikutnya. Sementara bagi usulan yang belum pernah masuk, warga diminta segera mengusulkannya melalui tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Kalau ada aspirasi yang sudah masuk Musrenbang, tapi tidak terealisasi di tahun ini, kita akan masukkan lagi untuk perencanaan tahun 2028,” ujarnya.
“Yang belum masuk, kita usahakan masuk Musrenbang kelurahan, kecamatan, terus kabupaten,” kata Henry menambahkan.
Ia menegaskan bahwa tugas wakil rakyat bukan hanya menerima aspirasi, tetapi ikut mengawal agar kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan melalui mekanisme pembangunan yang tersedia. Henry berharap kondisi anggaran daerah ke depan semakin membaik sehingga semakin banyak kebutuhan warga yang bisa diwujudkan.
“Kita berharap ke depan anggaran menjadi lebih lagi, agar banyak aspirasi yang bisa direalisasikan,” pungkasnya.
