PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memproyeksikan penyaluran LPG 3 kilogram dan solar di Provinsi Kepulauan Riau melebihi kuota hingga akhir tahun, masing-masing sekitar 10 persen dan 15 persen. Proyeksi itu disampaikan Executive General Manager Fanda Chrismianto usai bertemu Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Jumat. Pertamina bersama pemerintah daerah tengah mengusulkan penambahan kuota ke BPH Migas dan Ditjen Migas.
TANJUNGPINANG — Kondisi over kuota itu tidak lepas dari penetapan kuota nasional tahun berjalan yang berada sekitar enam persen atau lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran tahun sebelumnya. Selisih antara plafon nasional dan kebutuhan riil di lapangan membuat penyaluran di Kepri berpotensi melampaui batas yang ditetapkan.
Fanda menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan regulator untuk menyampaikan kondisi kebutuhan energi di wilayah kepulauan tersebut. Usulan penambahan kuota diajukan agar pasokan tidak tersendat hingga akhir tahun.
Usulan Penambahan Kuota ke BPH Migas dan Ditjen Migas
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyampaikan usulan penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Langkah itu diambil setelah penghitungan prognosa menunjukkan kebutuhan LPG 3 kilogram dan solar di Kepri melampaui alokasi yang tersedia.
"Kita terus berkoordinasi dengan regulator, termasuk BPH Migas dan Ditjen Migas untuk menyampaikan kondisi kebutuhan di Kepri dan mengusulkan penambahan kuota," ujar Fanda.
Selain soal kuota, Pertamina membahas penyesuaian aturan pembelian BBM berdasarkan kebijakan dan surat edaran BPH Migas. Penyesuaian diperlukan agar pengawasan distribusi lebih efektif, terutama mencegah potensi penyalahgunaan dan pelangsiran BBM.
Pengawasan LPG 3 Kilogram Diperketat, Sidak Restoran hingga Laundry
Pengawasan LPG bersubsidi terus diperkuat supaya benar-benar digunakan masyarakat yang berhak. Pertamina turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah usaha besar.
"Kita turun ke lapangan, termasuk melakukan sidak ke usaha-usaha besar seperti restoran dan laundry agar LPG 3 kilogram ini benar-benar tepat sasaran," kata Fanda menegaskan.
Sidak menyasar restoran dan jasa laundry yang selama ini dinilai berpotensi memakai LPG bersubsidi untuk kegiatan usaha. Pertamina menilai pengawasan di titik-titik itu penting agar alokasi subsidi tidak bocor ke konsumen yang tidak berhak.
Gubernur Ansar Soroti Tantangan Distribusi di Daerah Kepulauan
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kontribusi Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi di wilayah Kepri. Menurut Ansar, kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan membuat kebutuhan dan pola distribusi BBM maupun LPG memiliki tantangan berbeda dibandingkan wilayah daratan.
"Kepri ini daerah kepulauan. Jadi memang ada kondisi-kondisi khusus yang harus kita perhatikan, terutama kebutuhan nelayan, transportasi umum dan masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar," kata Ansar.
Ansar berharap ada diskresi dan keluwesan dalam penerapan aturan sehingga kebijakan pengawasan tetap berjalan tanpa menghambat masyarakat yang membutuhkan BBM dan LPG. Ia memastikan Pemprov Kepri terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas kebutuhan kuota energi di daerah.
"Yang kita inginkan bagaimana distribusi ini tetap tertib dan tepat sasaran, tetapi di sisi lain kebutuhan masyarakat Kepri, terutama yang berada di wilayah kepulauan dapat terpenuhi," ujar Ansar.
Kebutuhan energi di pulau-pulau terluar Kepri, termasuk untuk nelayan dan transportasi umum, menjadi perhatian utama dalam pembahasan antara Pemprov dan Pertamina. Distribusi ke wilayah kepulauan dinilai menuntut perlakuan berbeda dari daerah daratan karena jarak antarpulau dan keterbatasan infrastruktur logistik.
