Pencarian

Bupati Bintan Sebut SPI Potret Integritas Pemerintahan, 16 Dokumen Tindak Lanjut Sudah Diunggah ke Aplikasi KPK

Jumat, 13 November 2026 • 09:16:31 WIB
Bupati Bintan Sebut SPI Potret Integritas Pemerintahan, 16 Dokumen Tindak Lanjut Sudah Diunggah ke Aplikasi KPK
Bupati Bintan Roby Kurniawan memimpin Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut SPI di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (12/11/2026).

BINTAN — Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut SPI pada Dimensi Internal dan Eksternal digelar di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (12/11/2026). Bupati Bintan Roby Kurniawan hadir bersama Wakil Bupati Deby Maryanti, didampingi jajaran perangkat daerah.

Forum itu mempertemukan Pemkab Bintan dengan Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK. Kasatgas Korsupgah I.2 KPK Uding Juharudin turut hadir, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta para kepala perangkat daerah.

Rencana Aksi Tindak Lanjut Berdasarkan SPI 2025

Hasil SPI Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Pemkab Bintan. Rencana itu mencakup tiga indikator utama: integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Hingga Oktober 2026, pemerintah kabupaten telah mengunggah 16 dokumen data dukung Rencana Aksi Triwulan I ke aplikasi SPI KPK. Sebanyak 11 dokumen telah diverifikasi, sedangkan lima dokumen lainnya masih dalam proses perbaikan sesuai hasil evaluasi.

SPI Dinilai sebagai Bahan Evaluasi, Bukan Sekadar Skor

Roby menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pendampingan Tim KPK. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan agenda rutin, melainkan bentuk nyata sinergi KPK dan pemerintah daerah dalam Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.

"SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan," ujar Roby.

Ia menekankan kolaborasi eksekutif dan legislatif sebagai kunci pencegahan korupsi. Perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan disebutnya sebagai tanggung jawab bersama yang harus dijalankan transparan dan akuntabel.

Nol Toleransi Suap dan Gratifikasi di Jajaran ASN

Roby meminta seluruh perangkat daerah memperkuat budaya kerja profesional. Koordinasi dengan Inspektorat Daerah diminta dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Prinsip nol toleransi terhadap praktik suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan juga ditegaskan dalam rapat tersebut.

"Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan," tegasnya.

Pemkab Bintan Siap Diuji dan Dikoreksi KPK

Di akhir sambutannya, Roby menyatakan Pemkab Bintan terbuka terhadap evaluasi dan akan memperkuat kolaborasi dengan KPK. Seluruh perangkat daerah diharapkan menindaklanjuti hasil SPI secara konkret dan berkelanjutan.

"Kami di Kabupaten Bintan siap bekerja lebih keras. Kami siap diuji, siap dikoreksi, dan siap berkolaborasi secara terbuka dengan KPK. Kami yakin, dengan bimbingan dan supervisi KPK, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bintan yang Maju, Bersih, dan Berintegritas akan segera terwujud," tutup Roby.

Follow batamdaily.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kepripedia.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks