TANJUNGPINANG — Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan Pemerintah Daerah se-Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (3/8/2026), berlangsung tidak biasa. Para wartawan yang meliput diminta keluar sementara dari ruangan ketika Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syaifudin mulai membedah data keamanan secara terperinci.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri Hendri Kurniadi di tengah agenda rapat. "Nanti kami siapkan rilisnya," ujarnya singkat kepada awak media.
Sebelum sesi tertutup dimulai, Asep Syaifudin sempat memaparkan data awal yang menjadi perhatian serius. Sepanjang semester I 2026, tercatat 3.411 kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kepri. Jumlah ini meningkat 13,89 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Jenderal bintang dua itu mengaitkan tingginya angka kejahatan dengan iklim investasi di provinsi yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap aksi kriminal, sekecil apa pun.
"Saya selalu menekankan kepada jajaran, bahwa kejahatan sekecil apapun harus ditangani dengan serius. Karena itu jadi suatu catatan bagi investor untuk dia datang atau tidak ke Kepri," kata Asep.
Rapat yang dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad tersebut tidak hanya membahas soal keamanan. Ansar menyebutkan, forum ini mengagendakan pembahasan sembilan sektor prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, investasi, hingga program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kepri.
"Jadi ada sembilan yang akan kita bahas di rakor ini," ujar Ansar.
Gubernur hadir didampingi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dan Wakil Ketua DPRD Kepri Dewi Kumalasari Ansar. Pertemuan ini mempertemukan unsur Forkompinda dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kepri dalam satu meja.
Hingga berita ini diturunkan, isi pemaparan detail Kapolda Kepri pada sesi tertutup belum dapat dikonfirmasi. Pemprov Kepri melalui Kadis Kominfo berjanji akan menyiapkan rilis resmi terkait hasil rapat koordinasi tersebut untuk disampaikan kepada publik.
Langkah menutup akses wartawan pada bagian tertentu dari rapat koordinasi semacam ini tergolong langka. Biasanya, forum Forkompinda di Kepri terbuka bagi media pada sesi pembukaan dan pernyataan resmi gubernur.