BATAM — Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hasan, menegaskan sektor pariwisata adalah penggerak ekonomi paling potensial bagi daerah. Namun, ia mengakui daya saing Kepri saat ini menghadapi tekanan besar dari negara tetangga yang sama-sama gencar mempromosikan destinasi wisatanya.
Menurut Hasan, kunci utama menarik wisatawan bukan hanya pada keindahan alam, melainkan strategi dan pelayanan yang membangun kesan pertama yang positif. Hal ini disampaikannya dalam pernyataan yang dikutip Batamstraits.com, baru-baru ini.
Hasan menyebut Malaysia, Thailand, dan Vietnam terus berebut pangsa pasar wisatawan yang sama. Ia mencontohkan pendekatan berbeda yang dilakukan sektor swasta seperti Nirup Island yang dinilai lebih cepat dan fokus pada aspek keamanan serta kemudahan bisnis melalui berbagai fasilitas cuma-cuma sebagai strategi pemasaran.
“Citra positif pertama itu perlu menjadi perhatian serius, karena itu adalah kesan pertama. Misal kawan datang ke sini, kalau pelayanan baik, santai-santai, itu akan menjadi kesan, jadi perbincangan. Ini yang harus kita perhatikan. Hari ini tantangan kita adalah apa yang diceritakan di luar sana, karena Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga berebut pasar kita,” ujar Hasan.
Salah satu langkah konkret yang didorong adalah penerapan paket wisata terpadu untuk Pulau Penyengat. Destinasi bersejarah ini mencatatkan kunjungan hingga 2.000 orang per bulan, namun sistem pembayaran yang terpisah-pisah dinilai mengurangi kenyamanan wisatawan.
“Next ke depan, suka tak suka, mau atau tidak, harus dibentuk paket untuk Penyengat. Orang datang ke sana tidak bisa lagi bayar terpisah-pisah; naik pompong bayar, naik becak bayar. Harus pakai satu paket seperti orang ke Borobudur, langsung jadi satu paket dan tidak ada bayar-bayar lagi,” jelasnya.
Hasan juga menyoroti persoalan kebijakan visa yang dinilai menghambat akses wisatawan mancanegara. Ia mendorong adanya kebijakan bebas visa untuk negara-negara potensial, seperti memanfaatkan wisatawan asal Korea yang berada di Singapura. Namun, kebijakan ini terbentur oleh target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan pada sektor keimigrasian.
“Persoalan visa ini sudah saya buka di Polri. Kenapa? Karena visa dijadikan PNBP, jadi pendapatan negara yang sudah ditargetkan sekian triliun per tahun oleh pemerintah. Kalau sudah jadi target PNBP, itu payah,” ungkap Hasan.
Ia mencontohkan kasus kapal pesiar yang hendak turun di Bintan. Pihaknya harus meminta dispensasi pemangkasan tarif dari Rp350 ribu menjadi Rp150 ribu agar tidak memberatkan dan mengganggu citra pelayanan di lapangan.
Pemerintah Provinsi Kepri bersama Gubernur telah berdiskusi dengan Bappenas dan instansi terkait untuk membuka jalur internasional baru di daerah, seperti di Anak Sambu. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemudahan aksesibilitas bagi wisatawan.
Hasan mengingatkan pentingnya menjaga kelangsungan industri pariwisata karena menyangkut hajat hidup masyarakat dan tenaga kerja lokal. Ia menekankan bahwa keberhasilan sektor ini bergantung pada komitmen bersama untuk saling mendukung.
“Jangan pikirkan pengusaha hotelnya kaya. Anda harus pikirkan, yang bekerja di sana itu anak-anak kita semua yang harus diberi gaji. Biaya operasional tidak murah, listrik, air, dan pajaknya. Kalau industri ini mati atau hancur, dampaknya ke kita semua. Tapi kita bersyukur dan harus punya komitmen bersama,” katanya.