Sebanyak 30 dari 35 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah terpencil di Batam, Kepulauan Riau, telah rampung dibangun. Seluruh dapur yang tersebar di sejumlah kecamatan hinterland itu kini masih menunggu arahan operasional dari pemerintah pusat.
BATAM — Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Batam Defri Frenaldi menyebutkan progres pembangunan dapur MBG di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mengalami lonjakan signifikan. Pada Maret lalu, baru 13 titik yang terbangun, kini jumlahnya bertambah menjadi 30 titik dari total 35 titik yang direncanakan.
"Dari seluruh titik, ada 30 yang sudah terbangun, tapi belum ada yang operasional, masih menunggu arahan dari pusat," kata Defri saat dihubungi di Batam, Selasa.
Dari 30 dapur yang berdiri, empat di antaranya telah memiliki kepala SPPG dan menjalani proses apraisal, yakni perhitungan nilai ekonomi aset dapur. Sementara itu, 12 dapur lainnya belum memiliki kepala SPPG, tetapi proses penilaian asetnya sudah dilakukan.
Defri merinci, terdapat enam SPPG yang bangunannya telah berdiri namun belum menjalani apraisal. Adapun delapan SPPG lainnya bangunannya sudah terbangun, tetapi proses apraisal-nya belum tuntas. Sisanya, lima titik yang belum terbangun tercatat dalam portal mitra dan tengah diproses.
Surat keputusan terkait pendirian dapur SPPG di daerah terpencil Batam telah diterbitkan dengan memprioritaskan wilayah hinterland di luar daratan utama. Sejumlah kecamatan yang masuk daftar prioritas adalah Galang, Bulang, dan Belakang Padang, serta sebagian wilayah di Sekupang dan Nongsa.
Beberapa titik di lokasi tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam jumlah penerima manfaat. Defri mencontohkan, SPPG di Tanjung Kertang, Galang, diperkirakan melayani 1.031 penerima manfaat. Disusul Sembulang dengan 815 penerima, Pulau Kasu 943 penerima, dan Pulau Terong sebanyak 680 penerima.
Menurut Defri, rampungnya bangunan hanyalah salah satu tahapan sebelum dapur dapat beroperasi melayani masyarakat. Proses administrasi dan penilaian aset yang tengah berjalan harus dituntaskan lebih dulu sebelum pengoperasian SPPG dimulai.
"Sekarang yang sudah terbangun sudah lebih banyak. Di bulan Maret ada 13 yang sudah terbangun sekarang sudah 30 dari 35 titik," ujarnya menambahkan.
Setelah seluruh proses administrasi dan penilaian selesai, kata Defri, pengoperasian SPPG masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Secara keseluruhan, Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan total 164 SPPG untuk daerah terpencil. Rinciannya, satu SPPG di Tanjungpinang, 17 di Bintan, 18 di Karimun, 14 di Natuna, 23 di Kepulauan Anambas, dan 56 di Lingga.