NATUNA — Pemerintah pusat mulai menggodok kebijakan strategis untuk mengubah wajah Natuna dari kawasan perbatasan menjadi gerbang ekonomi maritim. Salah satu langkah yang tengah berproses adalah pengajuan kode pelabuhan internasional untuk Pelabuhan Selat Lampa. Kebijakan ini diyakini bakal membuka akses perdagangan langsung ke sejumlah negara tetangga.
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyampaikan bahwa usulan kode internasional telah dilayangkan ke Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kode yang diusulkan adalah IDESTA, yang nantinya diharapkan bisa didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kodenya itu IDESTA, nanti kita harapkan bisa diajukan ke PBB,” ujar Arif saat kunjungan kerja di Natuna, Rabu (26/8).
Menurut Arif, status pelabuhan internasional bukan sekadar soal gengsi atau administrasi. Jika terealisasi, Selat Lampa berpeluang menjadi pintu keluar-masuk barang dari dan menuju Natuna. Aktivitas perdagangan pun tidak lagi bergantung pada konektivitas domestik semata.
“Dengan demikian akan ada satu pelabuhan yang bisa dipakai untuk ekspor-impor,” katanya.
Ia menegaskan, pengembangan Natuna tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Posisi geografis sebagai wilayah berbatasan harus diiringi penguatan sektor lain yang saling terhubung. Dalam kunjungannya, sejumlah isu strategis ikut dibahas, mulai dari kelautan dan perikanan, migas, lingkungan hidup, hingga pengembangan Geopark dan pariwisata.
Persoalan transportasi udara juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Arif menyebut akses penerbangan menuju Natuna masih perlu diperkuat untuk menopang mobilitas warga dan kegiatan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa rute penerbangan langsung Jakarta-Natuna pernah tersedia dan frekuensinya perlu dihidupkan kembali.
Peluang membuka konektivitas udara langsung dari negara lain, termasuk Singapura, disebut bisa dikaji untuk mendongkrak sektor pariwisata Natuna. Langkah ini dinilai penting karena Natuna selama ini kerap dianggap jauh dan sulit dijangkau, padahal secara geografis dekat dengan sejumlah negara Asia Tenggara.
Di sektor perikanan, pemerintah berencana mengembangkan armada kapal ikan dengan berbagai ukuran, mulai dari 5 GT, 10 GT, 30 GT, hingga kapal yang lebih besar. Namun, penambahan kapal itu harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas nelayan. Khususnya untuk mengoperasikan kapal di atas 30 GT agar produktivitas tangkapan ikut naik.
Pemerintah juga mempertimbangkan penerapan program penyediaan es berbasis energi surya di Natuna. Program serupa sebelumnya dikembangkan lewat kerja sama dengan PBB di Maluku dan terbukti membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan. Konsep ini dinilai cocok diterapkan di Natuna karena potensi perikanannya besar dan posisinya relatif dekat dengan pasar Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, hingga China.
Bupati Natuna Cen Sui Lan menyambut positif kunjungan Wamenlu ke daerah perbatasan tersebut. Menurutnya, kehadiran pejabat pusat menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyampaikan langsung kebutuhan strategis yang selama ini diperjuangkan.
“Kita sangat berterima kasih Wamenlu sudah mengunjungi kita di perbatasan, menyerap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Bupati. Kita berdoa semua apa yang kita inginkan itu bisa tercapai,” ujar Cen.
Ia menambahkan, sejumlah pembahasan bersama Wamenlu memberikan harapan baru bagi pembangunan Natuna, termasuk pengembangan potensi rumput laut dan sektor strategis lainnya. Jika status internasional Pelabuhan Selat Lampa benar-benar terwujud dan diikuti kesiapan fasilitas serta konektivitas, Natuna tidak hanya menjadi wilayah terdepan dari sisi pertahanan, tetapi juga tumbuh sebagai gerbang ekonomi maritim Indonesia di kawasan utara.