Asrama Haji Batam Masih Milik BP Batam dan Bangunan Tua, Kemenhaj Kepri Minta DPD RI Fasilitasi Revitalisasi

Penulis: Binsar Gultom  •  Jumat, 20 November 2026 | 14:01:31 WIB
Kepala Kemenhaj Kepri Muhammad Syafii menyampaikan status dan kondisi Asrama Haji Batam dalam FGD DPD RI di Batam, Kamis (19/11/2026).

BATAM — Kepala Kemenhaj Provinsi Kepri Muhammad Syafii menegaskan Asrama Haji Batam belum berstatus aset Kementerian Haji dan Umrah. Kepemilikannya masih berada di tangan Badan Pengusahaan (BP) Batam, berbeda dari asrama haji di sejumlah daerah lain yang sudah menjadi aset kementerian.

Status kepemilikan itu menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kantor DPD RI Provinsi Kepri di Batam, Kamis (19/11/2026). Forum tersebut menghimpun aspirasi untuk penyusunan kajian rekomendasi DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Bangunan Sudah Tua, Standar Berbeda dari Daerah Lain

Menurut Syafii, kondisi bangunan Asrama Haji Batam sudah tua dan membutuhkan revitalisasi. Ia membandingkannya dengan asrama haji daerah lain yang menurutnya setara kelas bintang tiga.

"Saat ini, kondisi Asrama Haji Batam sudah tua dan perlu revitalisasi. Tidak seperti asrama haji di daerah lain yang sekelas bintang tiga. Ini yang kita minta agar DPD RI memfasilitasi revitalisasi Asrama Haji Batam," kata Syafii.

Harapan Kemenhaj Kepri, DPD RI membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat agar mendapat perhatian pemerintah. Revitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji embarkasi Batam.

Biaya MCU Jemaah Cadangan Dinilai Memberatkan

Selain soal asrama, Syafii mengusulkan agar biaya pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU) bagi calon jemaah haji yang masuk daftar cadangan ditanggung negara. Alasannya, calon jemaah cadangan belum memiliki kepastian berangkat.

Meski begitu, mereka tetap harus mengeluarkan biaya pemeriksaan kesehatan yang nilainya tidak kurang dari Rp 1 juta per orang. Beban itu berlipat bila calon jemaah merupakan pasangan suami istri.

"Padahal, kemungkinan keberangkatannya juga masih belum pasti. Kalau yang berangkat suami-istri, berarti harus keluar uang Rp 2 juta. Inilah yang memberatkan calon jemaah haji cadangan," ujar Syafii.

Pola Antrean Haji yang Berlaku Kini Didukung

Dalam forum yang sama, Syafii menyatakan mendukung pola penghitungan antrean haji yang berlaku saat ini. Menurut dia, sistem tersebut memberikan kepastian lebih baik bagi calon jemaah sekaligus memangkas masa tunggu keberangkatan.

FGD itu sendiri menghadirkan sejumlah narasumber lain, antara lain Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sudianto serta dosen Universitas Internasional Batam yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Batam, Yulfis Wandi.

Masukan Daerah Jadi Bahan Rekomendasi DPD RI

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kepri Budi Fitra Helmi menyebut forum ini bertujuan menghimpun gagasan dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di Kepri. Masukan itu akan menjadi bahan dalam proses penyusunan rekomendasi DPD RI.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan gagasan yang disampaikan oleh para undangan pada FGD DPD RI di Kota Batam ini," kata Budi.

Deputi Bidang Persidangan DPD RI Oni Choiruddin menambahkan, seluruh masukan dari narasumber dan peserta akan dihimpun untuk penyusunan rancangan undang-undang tersebut.

"Kami akan menyusun semua masukan, baik dari para narasumber maupun hadirin, sebagai bahan penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji," ujar Oni saat menutup kegiatan.

Isu yang dibahas dalam FGD mencakup keterjangkauan dan keadilan pembiayaan haji, pelunasan serta pengembalian dana jemaah, pelayanan bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji, transparansi pengelolaan keuangan haji, dan dukungan pemerintah daerah. Persoalan pelayanan dan beban perjalanan jemaah yang berkaitan dengan keberadaan Embarkasi Haji Batam juga masuk dalam pembahasan.

Selain mengundang Ketua PWI Provinsi Kepri, panitia FGD mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Batam. Di antaranya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Pimpinan Baznas Batam, Ketua MUI Batam, sejumlah komisariat HMI, Pemuda Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kepri, Sekjen Forahmi Kepri, PMII Cabang Batam, IMM Kota Batam, Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Batam, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Batam, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batam.

Reporter: Binsar Gultom
Sumber: katasiber.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top