BATAM — Lagat Siadari menyampaikan permintaan itu saat dihubungi, Kamis (5/11). Menurut dia, pendampingan hukum menjadi tanggung jawab yayasan karena guru tersebut bekerja di bawah naungan lembaga pendidikan tersebut.
Lagat menyoroti penetapan tersangka yang sudah dikeluarkan penyidik. Menurut dia, status hukum itu perlu diuji agar kepastian hukum bagi guru bersangkutan jelas.
Dua Jalur Hukum yang Disarankan Ombudsman
Lagat menawarkan dua langkah yang bisa dipertimbangkan yayasan. Pertama, menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka melalui praperadilan.
"Pihak yayasan perlu mempertimbangkan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka sesuai ketentuan hukum," kata Lagat.
Kedua, yayasan bisa mengajukan penyelesaian perkara lewat mekanisme keadilan restoratif. Lagat menegaskan penerapan jalur ini tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
"Karena sudah ada penetapan tersangka, saya kira pihak yayasan harus proaktif membela gurunya. Pertama, secara hukum lakukan praperadilan. Kedua, ajukan restorative justice atau keadilan restoratif," ujarnya.
Dampak ke Rasa Aman Tenaga Pendidik PAUD
Lagat menilai perkara ini tidak hanya berdampak pada guru yang berstatus tersangka. Penanganan kasus berpotensi memengaruhi rasa aman tenaga pendidik lain, khususnya yang mengajar di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
Lembaga PAUD di Batam, kata Lagat, berkembang dalam beragam bentuk. Mulai dari sekolah berskala rumahan hingga lembaga berstandar internasional.
Dalam kondisi itu, kepercayaan antara orang tua dan pihak sekolah menjadi hal penting yang harus dijaga. Lagat mengingatkan guru PAUD telah dibekali pengetahuan soal metode pendidikan dan cara memperlakukan anak sesuai tahapan perkembangannya.
Karena itu, penanganan perkara harus dilakukan secara cermat. Lagat menekankan hal itu agar tidak menimbulkan ketakutan di kalangan tenaga pendidik.