TANJUNGPINANG — Pemerintah Kota Tanjungpinang mengkritik kebiasaan instansinya sendiri yang terus menambah jumlah aplikasi tanpa memastikan keterhubungan antar sistem. Teguh Susanto, Kepala Diskominfo setempat, menegaskan bahwa fokus utama digitalisasi bukanlah kuantitas, melainkan integrasi dan optimalisasi layanan yang sudah ada.
Teguh memperingatkan bahwa aplikasi yang tidak terintegrasi berpotensi melahirkan silo data. Kondisi ini menghambat pertukaran informasi antarinstansi, menambah beban pengelolaan, dan membuang anggaran pemerintah.
"Jangan banyak aplikasi, tetapi tidak terintegrasi. Maksimalkan aplikasi yang sudah ada untuk memudahkan masyarakat, bukan menyulitkan," ujar Teguh.
Ia menambahkan, pemerintah pusat terus mendorong penerapan layanan digital terpadu atau single window. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memaksimalkan sistem yang telah tersedia daripada terus mengembangkan aplikasi baru yang berdiri sendiri.
Di balik kemudahan tanda tangan elektronik (TTE) dan layanan tanpa kertas, Teguh mengingatkan ada risiko besar yang mengintai. Ancaman kebocoran data, serangan ransomware, hingga peretasan sistem harus diantisipasi sejak awal, bukan setelah insiden terjadi.
"Ketika layanan didigitalisasi, keamanan siber harus dipersiapkan pada saat yang sama. Jangan menunggu terjadi insiden baru bergerak," kata Teguh.
Menurutnya, keamanan informasi tidak bisa lagi diposisikan sebagai pelengkap. Pengamanan harus menjadi bagian dari perencanaan dan pembangunan sistem elektronik sejak awal.
Diskominfo Tanjungpinang saat ini tengah mendata dan mengkategorisasi seluruh sistem elektronik yang digunakan perangkat daerah. Langkah ini dilakukan karena jumlah aplikasi dan aset informasi pemerintah terus bertambah, sementara sumber daya dan anggaran pengamanan terbatas.
Melalui pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan sistem mana yang perlu diprioritaskan dalam pengamanan. Dengan begitu, penggunaan anggaran dan sumber daya menjadi lebih efektif, serta audit keamanan dan mitigasi risiko bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran.
"Keamanan siber tidak mungkin dijalankan oleh satu OPD saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pengelola sistem dan aset informasi agar ruang digital pemkot semakin aman dan terpercaya," pungkas Teguh.