Sumber ASN di lingkungan Pemkab Lingga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkap dua persoalan krusial. Pertama, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara yang terus tertunda. Kedua, utang proyek kepada para kontraktor yang belum juga dilunasi.
"Sampai detik ini, belum terlihat upaya serius dari DPRD untuk memanggil pihak terkait guna mencari solusi," ujar sumber tersebut kepada Radar Kepri, Kamis (17/4/2026).
Sumber itu menambahkan, DPRD seharusnya bisa memanggil pihak eksekutif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun, hingga pertengahan tahun 2026 ini, belum terdengar langkah legislator untuk menggelar RDP terkait krisis anggaran.
"DPRD adalah representasi wakil rakyat yang memiliki mandat penuh mengawasi kinerja pemerintahan. Namun, di Kabupaten Lingga, DPRD seakan-akan tidak berfungsi dan justru terkesan menjadi pelindung bagi pihak eksekutif," pungkasnya.
Diamnya legislatif di tengah jeritan ASN dan kontraktor yang menagih hak mereka memicu spekulasi publik. Masyarakat menduga adanya "tangan dingin" yang menjaga harmonisasi semu antara eksekutif dan legislatif.
Padahal, sebagai lembaga yang memegang fungsi budgeting dan controlling, dewan tidak seharusnya diam saat roda pemerintahan terhambat masalah finansial. Tanpa fungsi kontrol yang tajam, tata kelola pemerintahan di Lingga dikhawatirkan akan semakin merosot dan merugikan masyarakat luas.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi terus dilakukan kepada pimpinan serta anggota DPRD Lingga untuk mendapatkan tanggapan resmi.