BATAM — Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menegaskan bahwa penindakan terhadap pengendara moge tanpa helm itu dilakukan tanpa pandang bulu. Ia menyebut semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam pelanggaran lalu lintas.
“Sudah kita tilang, oleh petugas Satlantas dengan pelanggaran tidak memakai helm dan tidak membawa SIM saat mengendarai kendaraan roda dua,” ujar Anggoro saat rilis penindakan pelanggaran lalu lintas di Mapolresta Barelang, Senin (11/5/2026).
Pelanggaran Ganda: Tanpa Helm dan Tanpa SIM C2
Peristiwa itu terjadi di kawasan Simpang Rosedale, tepatnya dekat Pos 908. Petugas mendapati Iman Setiawan mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Saat diminta menunjukkan dokumen, ia tidak bisa memperlihatkan SIM.
Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol Afiditya Arif menjelaskan bahwa pengendara motor besar seperti Harley Davidson seharusnya memiliki SIM C2. Namun, ia mengakui layanan pencetakan SIM C2 belum tersedia di Batam.
“Pelanggarannya tidak menggunakan helm dan tidak bisa menunjukkan SIM C2 saat pemeriksaan,” tegas Afiditya.
Viral di Medsos: Iman Mengaku Hanya Ingin Refreshing
Video yang memperlihatkan Iman melaju santai di sejumlah ruas jalan Kota Batam tanpa helm pertama kali diunggah di akun pribadinya. Dalam rekaman itu, ia tampak mengenakan kemeja loreng, celana jeans, dan topi hitam, mengendarai moge Harley Davidson FXDR bernomor polisi BP 6215 VF.
“Hari ini kita main, sekali-kali refreshing,” kata Iman dalam video yang kemudian dihapus untuk meredam tanggapan negatif warganet.
Video tersebut memicu beragam reaksi. Sebagian netizen mendukung, namun tak sedikit yang mengecam tindakan yang dinilai tidak patut dicontoh oleh seorang pejabat publik.
STNK Disita, Proses Tilang Berlanjut
Polisi menyita STNK kendaraan sebagai barang bukti penindakan tilang manual. Iman Setiawan diketahui merupakan kader Partai Gerindra yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kepulauan Riau.
Penindakan ini menjadi pengingat bahwa aturan keselamatan berkendara berlaku bagi semua pengguna jalan, tanpa terkecuali pejabat daerah.
