BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam menyodorkan lima arah kebijakan untuk memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Paparan itu disampaikan di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, tempat uji publik Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2026 digelar.
Lima Arah Kebijakan yang Dipaparkan BP Batam
Amsakar merinci kebijakan yang telah ditetapkan BP Batam untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik:
- Penguatan regulasi dan kelembagaan
- Digitalisasi dan integrasi layanan
- Pelayanan informasi yang proaktif dan inklusif
- Transparansi informasi strategis
- Monitoring, evaluasi, dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan
Mengapa Keterbukaan Informasi Dianggap Lebih dari Kewajiban Administratif?
Amsakar menyebut keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif. Menurutnya, keterbukaan menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Bagi kami, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan Kawasan Batam,” kata Amsakar.
Warga Diposisikan sebagai Pihak yang Ikut Memahami Kebijakan
BP Batam berupaya memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi. Warga juga diberi ruang untuk memahami kebijakan yang diambil lembaga tersebut.
Dalam forum di Jakarta itu, Amsakar mendapat pendampingan dari Ariastuty Sirait, yang juga menjabat Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam.