KARIMUN — Angka inflasi Kabupaten Karimun menjadi yang terendah di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2026, laju inflasi tahunan di daerah ini hanya menyentuh 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi yang mencapai 4,24 persen.
Pencapaian tersebut mendapat sorotan langsung dari Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura. Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil kerja nyata pemerintah daerah dalam menjaga gejolak harga, khususnya komoditas pangan.
Nyanyang menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa berhenti pada angka semata. Menurutnya, pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kondisi sosial ekonomi warga.
"Namun perlu diingat menjaga stabilitas harga ini perlu dilihat dari dua sisi, di mana kita harus tetap menjaga daya beli masyarakat, biaya hidup harus lebih stabil, iklim investasi harus lebih kondusif dan pembiayaan juga harus stabil," ujar Nyanyang, Selasa (4/8/2026).
Ia menambahkan, penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten dan kota di Kepri masih menjadi kunci utama. Koordinasi lintas instansi dinilai mampu menahan fluktuasi harga di tingkat pedagang hingga konsumen.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, mengakui capaian ini patut disyukuri. Namun, ia tidak ingin jajaran pemerintahan terlena dengan hasil tersebut. Sejumlah langkah antisipatif tetap disiapkan untuk menjaga momentum.
Langkah itu meliputi penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengawasan jalur distribusi, serta pemantauan pasokan barang kebutuhan pokok di pasar.
"Kita berharap tren positif ini terus berlanjut demi terciptanya iklim ekonomi yang baik bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta kelancaran investasi di daerah kita," tutup Iskandarsyah.
Dengan inflasi yang terkendali, Karimun diharapkan mampu menarik minat investor dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok bagi warganya dalam jangka panjang.