KEPULAUAN RIAU — BPKH memastikan bahwa temuan 400 ribu data antrean haji yang diduga bermasalah tidak serta-merta mengganggu posisi keuangan lembaga. Dana sebesar Rp 10 triliun yang berkaitan dengan data tersebut merupakan bagian dari total nilai kelolaan yang ditempatkan dalam instrumen investasi yang aman dan likuid.
"Data yang invalid itu sedang dalam proses pemadanan dan verifikasi. Ini adalah bagian dari upaya kami membersihkan data base antrean agar penempatan dana benar-benar akurat," ujar Kepala BPKH dalam keterangan resminya, Selasa (18/2).
Proses verifikasi dilakukan dengan mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon jemaah dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Jika ditemukan NIK ganda, alamat tidak sesuai, atau data diri yang tidak valid lainnya, maka status antrean akan dikoreksi.
Dampak langsung dari pembersihan data ini adalah perubahan pada skema perhitungan estimasi biaya haji. Dengan berkurangnya jumlah antrean valid, simulasi waktu tunggu pemberangkatan di beberapa embarkasi berpotensi menjadi lebih pendek. Namun, BPKH menegaskan bahwa nilai manfaat yang diperoleh dari pengelolaan dana Rp 10 triliun tetap dihitung dan dialokasikan untuk kemanfaatan jemaah.
BPKH membantah tudingan bahwa dana Rp 10 triliun tersebut hilang atau mengendap tanpa produktivitas. Dana tersebut tersebar dalam portofolio investasi seperti Sukuk negara, deposito syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Tingkat imbal hasil (return) dari investasi ini yang kemudian menjadi pengurang setoran awal jemaah. Jika data antrean tidak akurat, alokasi dana untuk membayar selisih biaya haji bisa salah sasaran. Oleh karena itu, verifikasi data ini justru menjaga agar dana kelolaan memberikan manfaat optimal bagi jemaah yang benar-benar berhak.
BPKH akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk melakukan sinkronisasi data. Nama-nama yang terindikasi invalid akan diberi tenggat waktu untuk melakukan klarifikasi melalui Kantor Kementerian Agama setempat.
Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada respons, maka data tersebut berpotensi dihapus dari sistem antrean. Keputusan ini diambil untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi jemaah yang telah menunggu lama dan memiliki data administrasi yang valid.
Bagi calon jemaah yang saat ini memegang nomor porsi, disarankan untuk segera mengecek kembali data diri secara mandiri melalui aplikasi Pusaka Kemenag untuk memastikan status antreannya aktif dan valid.