Abpednas Kepri Bentuk DPD Baru di Bintan, Nyanyang Haris Pratamura Pimpin Kawal Dana Desa hingga Makan Bergizi Gratis

Penulis: Binsar Gultom  •  Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:24:32 WIB
Nyanyang Haris Pratamura memimpin DPD Abpednas Kepri yang baru di Bintan untuk mengawal dana desa dan program Makan Bergizi Gratis.

BINTAN — DPD Abpednas Kepri yang dipimpin Nyanyang Haris Pratamura langsung dihadapkan pada sejumlah tugas strategis. Organisasi ini tidak hanya mengawal tata kelola dana desa, tetapi juga bersinergi dengan Kejaksaan melalui program Jaga Desa untuk memperketat sistem pengawasan keuangan di tingkat pemerintahan desa.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut kehadiran Abpednas dan Srikandi Jaga Desa membantu mempercepat potensi desa sekaligus menjaga keutuhan NKRI. "Kehadiran Abpednas dan Srikandi Jaga Desa membantu mempercepat potensi desa dan menjaga keutuhan NKRI," kata Ansar.

Kawal 594.278 Penerima Makan Bergizi Gratis

Salah satu fokus utama kepengurusan baru ini adalah mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data yang dihimpun, program ini telah menjangkau 594.278 warga melalui 240 unit SPPG yang tersebar di wilayah Kepri.

Abpednas juga bertugas memastikan bantuan Program Jaga Indonesia Pintar tepat sasaran ke masyarakat. Pengawasan ini melibatkan jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing kabupaten dan kota.

Perkuat Pengawasan Keuangan Desa Bersama Kejaksaan

Sinergi dengan Kejaksaan melalui program Jaga Desa menjadi prioritas. Langkah ini ditempuh untuk memperketat sistem pengawasan tata kelola keuangan desa agar tidak terjadi penyimpangan.

"Abpednas dan Srikandi Jaga Desa menjadi mitra penting untuk memastikan program nasional berjalan sukses," tambah Ansar.

Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Jadi Prioritas

Selain program MBG, pengurus daerah turut mengawal pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih. Kedua program ini dinilai strategis untuk mendorong perekonomian masyarakat pesisir di Kepri.

Ke depan, Abpednas Kepri diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan desa dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan. Pengawasan yang ketat menjadi kunci agar bantuan yang disalurkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

Reporter: Binsar Gultom
Sumber: hariankepri.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top