TANJUNGPINANG — Peristiwa puluhan anggota paduan suara gereja asal Kepulauan Riau yang gagal berangkat ke Manokwari dan akhirnya bernyanyi di bandara menjadi sorotan publik. Pemprov Kepri buka suara soal aliran dana hibah yang sudah diberikan untuk kegiatan tersebut.
Kadiskominfo Kepri, Hendri Kurniadi, mengonfirmasi bahwa Pemprov telah mengalokasikan dana hibah sekitar Rp 1,4 miliar kepada organisasi penyelenggara Pesparawi. Anggaran tersebut disalurkan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kepri.
"Sepanjang yang saya tahu, informasi dari Biro Kesra dan Pak Gubernur, ada bantuan sekitar Rp 1,4 miliar yang diberikan kepada organisasi Pesparawi," kata Hendri, Senin (29/6/2026).
Meski dana hibah telah cair, 27 anggota kontingen justru gagal melanjutkan perjalanan dari Jakarta menuju Manokwari. Mereka akhirnya menghibur diri dengan menyanyikan lagu rohani di area Bandara Soetta, sebuah aksi yang kemudian viral di media sosial.
Hendri mengakui bahwa Pemprov Kepri baru mengetahui nasib para peserta dari pemberitaan media dan unggahan di platform digital. Pemerintah tidak menerima laporan awal secara langsung dari pihak panitia mengenai kendala yang dihadapi kontingen.
"Kami mendapat informasi bahwa ada 27 orang yang gagal berangkat dari Jakarta. Kami mengikuti perkembangan dari media sosial dan pemberitaan," ujarnya.
Pemerintah memberikan apresiasi atas semangat para peserta yang tetap menunjukkan kegigihan meski dalam kondisi kecewa. Namun, Pemprov mendesak organisasi penyelenggara untuk segera membuka suara ke publik.
"Itu yang bisa menjawab organisasinya. Pemerintah sudah memberikan dana kepada organisasi. Kami menunggu bagaimana laporan dari organisasi, baik kronologi maupun penggunaan anggarannya," jelas Hendri.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak panitia Pesparawi Kepri mengenai penyebab gagalnya pemberangkatan kontingen. Publik menduga ada miskomunikasi atau masalah logistik yang menyebabkan 27 orang tersebut tertahan di Jakarta, sementara dana hibah Rp 1,4 miliar telah dikucurkan.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan di kalangan warga Kepri mengenai transparansi pengelolaan anggaran hibah daerah. Banyak yang berharap agar pemerintah daerah melakukan audit atau evaluasi ketat terhadap penggunaan dana kegiatan serupa di masa mendatang.