BINTAN — Workshop dua hari itu menghadirkan akademisi dan praktisi yang membidangi tata kelola organisasi, manajemen, serta pengembangan ekonomi desa. Assoc. Prof. Dr. Satriadi, M.Sc., Assoc. Prof. M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak., Bambang Sambodo, S.E., M.Ak., dan Asrul, S.Sos. menjadi narasumber. Kegiatan dibuka oleh Assoc. Prof. Dr. Rachmad Chartady, S.E., M.Ak.
Dalam sambutannya, Rachmad Chartady menegaskan bahwa BUMDes merupakan instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi desa. Namun, keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal usaha.
“BUMDes harus dikelola secara profesional agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah penting untuk menciptakan usaha desa yang berkelanjutan,” ujarnya.
Assoc. Prof. Dr. Satriadi, M.Sc., yang menjadi salah satu narasumber, memaparkan bahwa tantangan BUMDes saat ini tidak lagi semata-mata soal administrasi. Menurutnya, pengelola desa harus mampu membaca peluang pasar, menyusun strategi bisnis, membangun kemitraan, hingga memanfaatkan teknologi digital.
“BUMDes perlu bertransformasi dari sekadar lembaga pengelola dana desa menjadi entitas bisnis yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” jelas Satriadi. Ia menambahkan, penguatan tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan usaha.
Selama dua hari, peserta mendapatkan materi mencakup tata kelola organisasi BUMDes, perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, strategi pengembangan unit usaha, kepemimpinan organisasi, hingga optimalisasi potensi ekonomi lokal. Workshop dikemas secara interaktif melalui diskusi, studi kasus, dan praktik penyusunan rencana pengembangan usaha desa.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan pengelola BUMDes yang adaptif terhadap perubahan, memiliki kompetensi manajerial yang baik, serta mampu mengembangkan potensi desa menjadi usaha yang produktif dan berdaya saing.
Penguatan kapasitas pengelola BUMDes dinilai penting mengingat peran lembaga tersebut sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), penciptaan lapangan kerja, dan penggerak ekonomi masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong BUMDes yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan.
Melalui workshop ini, STIE Pembangunan Tanjungpinang menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada pendidikan dan penelitian, tetapi juga berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa diharapkan dapat mempercepat terwujudnya BUMDes yang mandiri dan profesional.