TANJUNGPINANG — Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri yang baru dikukuhkan untuk menjadi motor penggerak dunia usaha, dari pengusaha besar hingga pelaku UMKM. Permintaan itu disampaikan Ansar dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Kepri masa bakti 2026-2031 yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa.
Kepengurusan Baru Dituntut Inklusif dan Adaptif
"Kepengurusan yang baru ini diharapkan mampu menjadi wadah yang inklusif, adaptif, serta mampu menerjemahkan peluang investasi menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat," kata Ansar di hadapan pengurus yang baru dilantik.
Menurut Ansar, Kepulauan Riau memiliki posisi strategis dalam peta ekonomi nasional dan internasional. Wilayah ini berbatasan langsung dengan sejumlah negara ASEAN dan berada di jalur perdagangan internasional. Potensi itu didukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ), kawasan industri, serta pusat pengembangan ekonomi digital.
Ekonomi Kepri Tumbuh 7,04 Persen, Tertinggi di Sumatera
Ansar memaparkan sejumlah indikator ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Kepulauan Riau tumbuh 7,04 persen secara tahunan, tertinggi di Sumatera dan masuk lima besar nasional.
Realisasi investasi pada 2025 mencapai Rp64,67 triliun atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 tumbuh 12,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Momentum pengukuhan pengurus Kadin Kepri ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi global," ujar Ansar.
Ketua Kadin: Fokus pada Industri Maritim dan Investasi Berkelanjutan
Ketua Kadin Kepri periode 2026-2031, Mustava, menyatakan komitmennya menjadikan Kadin sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing global. Fokus utama adalah penguatan sektor industri kemaritiman dan investasi berkelanjutan.
Menurut Mustava, Kepulauan Riau merupakan salah satu kawasan industri strategis nasional yang didukung status FTZ Batam, Bintan, dan Karimun. Ketiga kawasan itu perlu dikelola secara profesional untuk meningkatkan investasi.
"Kadin sebagai mitra pemerintah daerah ikut memastikan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha di kawasan FTZ," kata Mustava.
Perbatasan Natura dan Anambas Jadi Prioritas Pengembangan
Selain itu, Kadin Kepri akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas. Pengembangan akan difokuskan pada sektor kemaritiman, perikanan, logistik laut, dan pariwisata bahari.
Mustava menegaskan Kadin tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun perekonomian daerah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, BP Batam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci.
"Mari kita bersatu dan bergerak, menjadikan Kadin organisasi yang solid, relevan dan motor penggerak ekonomi daerah menuju daya saing global," kata Mustava.
Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Kepri masa bakti 2026-2031 dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie.
