Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Kepulauan Riau, mulai memvalidasi 522 titik parkir di tepi jalan umum yang tersebar di seluruh kecamatan. Langkah ini bertujuan memastikan tata kelola parkir berbasis data sekaligus mengejar target penerimaan retribusi parkir yang tahun ini dipatok sekitar Rp37 miliar.
BATAM — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Kepulauan Riau, mulai memvalidasi 522 titik parkir di tepi jalan umum yang tersebar di seluruh kecamatan. Langkah ini bertujuan memastikan tata kelola parkir berbasis data sekaligus mengejar target penerimaan retribusi parkir yang tahun ini dipatok sekitar Rp37 miliar.
Kepala Dishub Batam Leo Putra mengatakan validasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan bersama camat dan tim gabungan. Proses ini ditargetkan rampung dalam waktu sekitar tiga bulan.
Database Parkir: Bukan Lagi Data Lisan
Leo menegaskan setiap titik parkir nantinya akan memiliki data yang jelas dan terukur. Pendataan mencakup koordinat lokasi, batas area parkir, juru parkir (jukir) yang bertugas, hingga target penerimaan retribusi di masing-masing titik.
“Harus ada database yang baik dan benar. Karena itu, sekarang kita validasi data titik parkir di Batam di tiap kecamatan memastikan titik dan jukir di titik itu. Mulai hari ini kita turun dengan camat dan tim gabungan,” kata Leo di Batam, Kamis.
Dishub Batam juga menyiapkan aplikasi untuk memetakan seluruh titik parkir. Melalui sistem tersebut, lokasi parkir dapat diketahui berdasarkan koordinat dan terhubung langsung dengan Dishub Batam.
“Jadi bukan data lisan tapi betul-betul berbasis data dan terkoneksi di database kita,” ujarnya.
Mengapa Validasi Titik Parkir Diperlukan?
Pemutakhiran data ini bukan sekadar administratif. Dishub Batam ingin mengidentifikasi potensi riil satuan ruang parkir (SRP) sebagai dasar penetapan target pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini, penerimaan dari parkir tepi jalan dinilai belum optimal dibandingkan potensi yang ada.
Untuk mendukung proses validasi, Dishub Batam juga menggencarkan razia parkir. Razia dilakukan bukan sebagai rutinitas, melainkan untuk menindak kecurangan di lapangan.
“Kami terus melakukan razia parkir. Razia jangan hanya rutinitas, harus ada tim validasi yang masuk untuk mem-backup. Tahun ini akan dilaksanakan sebanyak 36 kali, sudah 3 kali kami turun. Kalau ada yang tidak benar akan diamankan, kalau ada kecurangan akan ditindak,” ujarnya.
Target Rp37 Miliar dan Realisasi Saat Ini
Pemerintah Kota Batam memasang target retribusi parkir cukup tinggi untuk tahun 2026. Angka Rp37 miliar itu terdiri dari sekitar Rp21 miliar dari parkir tepi jalan, Rp6 miliar dari parkir mandiri, dan Rp10 miliar dari stiker parkir tahunan.
Leo menyebut penerimaan dari parkir mandiri sudah terpenuhi. Sementara itu, parkir tepi jalan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum optimal. Adapun tarif stiker parkir berlangganan masih menunggu proses di Pemerintah Provinsi agar harga barunya bisa segera diterapkan.
Sebagai pembanding, target retribusi parkir pada 2024 sebesar sekitar Rp11 miliar dan meningkat menjadi Rp15 miliar pada 2025. Hingga bulan Agustus 2026, realisasi retribusi parkir baru tercatat di angka sekitar Rp8 miliar.
Meski begitu, Dishub Batam optimistis penerimaan bisa dikejar hingga akhir tahun. Berdasarkan perhitungan internal, pendapatan dari retribusi parkir masih berpeluang tembus di atas Rp20 miliar.
“Insya Allah kami pastikan sampai tahun ini di atas Rp20 miliar,” ujarnya.
