TANJUNGPINANG — Pemkot Tanjungpinang menempatkan KNMP sebagai bagian penataan kawasan pesisir sekaligus penguatan ekonomi warga nelayan. Lima lokasi yang masuk Blueprint Eksekusi Program KNMP Kota Tanjungpinang Tahun 2026 dipetakan untuk melihat kondisi kawasan, jumlah nelayan, kebutuhan fasilitas, dan kesiapan lahan.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menegaskan pembangunan kawasan harus berdampak langsung pada produktivitas dan pendapatan nelayan. Sarana yang disiapkan diarahkan menopang aktivitas ekonomi warga sejak menangkap, mengolah, sampai memasarkan hasil perikanan.
Konsep KNMP menyiapkan beragam fasilitas yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lokasi. Daftarnya mencakup:
Dengan fasilitas itu, aktivitas nelayan tidak berhenti di proses menangkap ikan. Hasil tangkapan bisa dilanjutkan ke pengolahan hingga pemasaran sehingga nilai ekonominya berkembang.
Pemko Tanjungpinang menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari ekosistem KNMP. Koperasi diharapkan berperan sebagai agregator yang menyerap dan memasarkan hasil tangkapan nelayan.
Skema itu dimaksudkan memperkuat rantai ekonomi perikanan dan membuka akses pemasaran yang lebih baik bagi masyarakat nelayan. Lis menyatakan Pemko akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemangku kepentingan lain.
"Kita ingin Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi pembangunan kawasan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan nelayan. Sarana yang dibangun harus dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dari menangkap, mengolah hingga memasarkan hasil perikanan," ujar Lis, Sabtu (19/9/2026).
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang Robert Lukman menjelaskan, lima lokasi KNMP dipetakan berdasarkan kondisi kawasan, aktivitas nelayan, kebutuhan sarana dan prasarana, serta kesiapan lahan. Setiap kawasan punya karakteristik berbeda sehingga fasilitas yang dibangun tidak dapat disamaratakan.
"Masing-masing lokasi memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, fasilitas yang disiapkan akan disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas nelayan di setiap kawasan," jelas Robert.
Robert menambahkan, keberhasilan KNMP tidak hanya ditentukan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan kawasan setelah pembangunan, penyerapan hasil tangkapan, proses pengolahan, hingga pemasaran menjadi bagian yang sama pentingnya.
"KNMP bukan hanya soal membangun fasilitas. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kawasan ini nantinya dikelola, hasil tangkapan nelayan terserap, kemudian diolah dan dipasarkan melalui ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi," ujarnya.
Lis menegaskan masyarakat nelayan harus menjadi bagian utama dalam program ini. Koordinasi lintas instansi dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, infrastruktur, kelembagaan, hingga kebutuhan masyarakat dipersiapkan secara terpadu.
"Masyarakat nelayan harus menjadi bagian utama dalam program ini. Kita ingin kawasan pesisir lebih tertata, produktif dan mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat," katanya.
Pemko Tanjungpinang akan terus melakukan koordinasi dan pematangan persiapan program. Lima kawasan yang disiapkan diharapkan menjadi bagian upaya penataan pesisir sekaligus memperkuat sektor perikanan dan ekonomi masyarakat nelayan di Kota Tanjungpinang.