Karimun, RanaiPos.com — Ketua Pusat Kajian Ilmu Hukum (PKIH) Karimun, Dr. Edwar Kelvin, S.H., M.H., mengingatkan publik agar tidak terjebak pada euforia atau pun kepanikan berlebihan saat membaca hasil survei kepuasan publik. Menurutnya, penurunan angka approval rating Presiden Prabowo Subianto harus dipandang secara objektif dan proporsional.
“Ketika approval rating Presiden Prabowo berada di kisaran 80 persen, kita tidak melihat beliau larut dalam euforia. Maka ketika angka itu mengalami penurunan, saya juga meyakini beliau tidak akan merana. Pemimpin negara bekerja berdasarkan amanat konstitusi, bukan berdasarkan fluktuasi angka survei,” ujar Edwar, Minggu malam (02/08/2026) di kantornya.
Edwar menekankan bahwa survei merupakan instrumen penting untuk membaca persepsi publik. Namun, ia mengingatkan agar instrumen ini tidak dijadikan satu-satunya ukuran dalam menilai keberhasilan sebuah pemerintahan.
“Survei sejatinya merupakan akumulasi persepsi masyarakat pada waktu tertentu. Persepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi yang sedang dirasakan masyarakat, baik yang bersumber dari persoalan domestik maupun dinamika global,” jelasnya.
Lebih lanjut, akademisi itu menyoroti karakter pemilih Indonesia yang relatif pragmatis. Kondisi ini membuat fluktuasi angka survei menjadi hal yang wajar terjadi di tengah gejolak ekonomi dan dinamika sosial politik nasional.
