JAKARTA — Sejumlah usulan pembangunan telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk dibahas dalam pertemuan dengan kementerian dan lembaga negara di Jakarta. Rangkaian kegiatan yang dijadwalkan berlangsung Senin (10/8) itu menjadi ruang bagi daerah untuk menyampaikan kebutuhan riil masyarakat di wilayah perbatasan.
Cen Sui Lan membenarkan agenda keberangkatannya ke ibu kota. Melalui pesan WhatsApp, ia menyatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya menjemput bola untuk mempercepat pembangunan di Natuna.
"Iya benar bahwa keberangkatannya keluar daerah guna menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan besok oleh sejumlah kementerian dan lembaga negara," ujarnya.
Daftar Kementerian yang Dikunjungi
Lima pintu kementerian dan lembaga akan diketuk Bupati Natuna dalam kunjungan kerja kali ini. Berikut daftar instansi yang menjadi tujuan:
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
- Bappenas
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Natuna dan Tantangan Sebagai Daerah 3T
Status Natuna sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi alasan utama perlunya dukungan pemerintah pusat. Jarak tempuh yang jauh, keterbatasan konektivitas, serta tingginya biaya logistik membuat pembangunan di wilayah ini tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
Cen menegaskan posisi strategis Natuna yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan. Wilayah ini merupakan wajah baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kawasan perbatasan.
"Sebagai daerah 3T kiranya pemerintah pusat melalui kementeriannya dapat melihat kondisi Natuna, apalagi daerah ini berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga dan menjadi wajah baru NKRI," katanya.
Harapan dari Rangkaian Pertemuan
Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Natuna. Sebagian kebutuhan pembangunan membutuhkan kewenangan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga komunikasi langsung dengan kementerian menjadi langkah penting.
Cen berharap pertemuan dengan para pejabat kementerian tidak berhenti pada pembahasan administratif. Ia mendorong agar usulan yang dibawa dapat berujung pada kebijakan, program, dan dukungan anggaran yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Natuna.
"Harapan kita pertemuan dengan kementerian besok dapat berjalan lancar dan apa yang kita usulkan dan harapkan bisa terealisasi demi kemakmuran masyarakat Natuna," ujarnya.
Agenda ini menjadi penanda bahwa pembangunan Natuna membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah dan pusat. Jarak geografis yang membentang antara Jakarta dan pulau-pulau terluar tidak boleh menghalangi hadirnya perhatian pembangunan yang setara bagi seluruh wilayah Indonesia.
