TANJUNGPINANG — Percepatan sertifikasi keamanan pangan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau terus digenjot. Dari total 240 dapur SPPG aglomerasi yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, baru 181 dapur yang memenuhi standar Higiene Sanitasi (SHS). Capaian itu menjadikan Lingga sebagai daerah dengan sertifikasi paling tuntas, disusul Karimun yang menembus angka 96,77 persen.
Sekretaris Satgas MBG Kepri Rika Azmi menegaskan bahwa pengawasan terhadap dapur penyedia makanan gratis ini menjadi prioritas utama Pemprov. Sertifikat SHS bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa proses pengolahan makanan untuk anak sekolah berjalan higienis dan layak konsumsi.
Batam dan Bintan Masih Kejar Target Sertifikasi
Di bawah Lingga dan Karimun, Kota Batam baru menyelesaikan 74,31 persen sertifikasi dapur SPPG-nya. Disusul Kabupaten Bintan dengan capaian 68,42 persen. Sementara itu, Tanjungpinang dan Natuna masih berada di posisi terendah, masing-masing baru mengantongi 58,33 persen izin SHS.
Rika menyebut tim Satgas terus menggesa perbaikan fasilitas dapur yang belum memenuhi standar teknis. Rekomendasi dari tim penilai lapangan wajib ditindaklanjuti pengelola dapur agar seluruh hidangan yang disajikan kepada siswa selalu higienis.
10.105 Tenaga Kerja Lokal Terserap, Perempuan Dominasi
Di luar aspek keamanan pangan, program MBG terbukti menggerakkan ekonomi daerah. Seluruh dapur SPPG di Kepri saat ini menyerap 10.105 tenaga kerja lokal, mulai dari petugas keamanan, pengemudi, hingga pencuci peralatan makan. Kelompok perempuan mendominasi dengan porsi 55,34 persen dari total pekerja.
“Program MBG terbukti menggerakkan roda ekonomi daerah serta menjamin kesehatan anak-anak sekolah,” ujar Rika.
160 Pelaku Usaha Lokal Jadi Pemasok Bahan Baku
Pemprov Kepri juga merangkul 160 pelaku usaha lokal untuk memasok bahan baku pangan segar ke seluruh dapur SPPG. Keterlibatan petani dan pedagang setempat ini menjaga kelancaran pasokan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka.
Dengan skema tersebut, alur distribusi bahan pangan menjadi lebih pendek dan transparan. Dampaknya, perputaran uang di tingkat petani dan pedagang lokal ikut meningkat seiring berjalannya program makan gratis ini.
