TANJUNGPINANG — Pemprov Kepri mempercepat penyediaan rumah bagi para pegawainya melalui skema pembiayaan perbankan dengan bunga rendah. Gubernur Ansar Ahmad menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program hunian layak segera terealisasi di daerah.
"Kami siap berkolaborasi menyediakan lahan pemukiman buat para pegawai," ujar Ansar di Tanjungpinang, Selasa (18/2).
Prioritas Penerima Manfaat dan Skema Pembiayaan
Program ini memprioritaskan ASN, PPPK, serta PPPK paruh waktu sebagai penerima manfaat utama. Calon pembeli wajib memenuhi sejumlah syarat, yaitu belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, serta memenuhi batasan penghasilan yang ditetapkan.
Skema yang ditawarkan mencakup suku bunga rendah dan perpanjangan masa cicilan bank bagi penerima hunian. Langkah ini diharapkan meringankan beban pegawai yang selama ini kesulitan memiliki rumah di tengah harga properti yang terus meningkat.
Peran BTN dan Dukungan Pemkab/Pemko
Pemprov Kepri menggandeng BTN untuk mengucurkan pembiayaan rumah terjangkau. Direktur Commercial Banking BTN Hirwandi Gafar menyatakan kesiapannya menyalurkan pembiayaan, namun membutuhkan data yang akurat agar penyaluran tepat sasaran.
"BTN siap menyalurkan pembiayaan rumah terjangkau untuk masyarakat," kata Hirwandi.
Ansar meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri membangun kolaborasi kuat guna menyiapkan lahan. Menurutnya, penyediaan rumah tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja.
"Penyediaan rumah tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Perbankan berperan menyediakan pembiayaan, pemerintah membantu kebijakan dan fasilitasi, sedangkan pengembang bertugas membangun rumah," jelas Ansar.
Target dan Harapan ke Depan
Program ini merupakan bagian dari dukungan daerah terhadap target nasional pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat. Pemprov Kepri berharap sinergi dengan perbankan dan pengembang dapat mempercepat realisasi hunian layak bagi masyarakat.
"Sinergi ini harus segera mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Kepri," harap Ansar.
Langkah Pemprov Kepri ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menekan backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia. Dengan dukungan lahan dari pemerintah daerah dan pembiayaan dari perbankan, diharapkan program ini dapat berjalan sesuai target.
