BATAM - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau, mengambil langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, pemerintah daerah telah melayangkan usulan sebanyak 363 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2026.
Kepala BKPSDM Kota Batam, Hasnah, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas kualitas pelayanan publik, terutama di sektor-sektor dasar. Dari total usulan tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk tenaga pendidik dan tenaga medis yang menjadi garda terdepan pembangunan manusia di Kota Batam.
Dalam rincian usulan yang telah disusun, Pemkot Batam menitikberatkan pada dua sektor krusial. Hasnah menjelaskan bahwa dari 363 formasi yang diajukan, sebanyak 303 formasi diperuntukkan bagi tenaga guru. Sementara itu, 60 formasi sisanya dialokasikan untuk tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
"Usulan formasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Maret 2026," kata Hasnah di Kota Batam, Kamis (30/4/2026). Langkah cepat ini diambil agar pemerintah pusat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi dan sinkronisasi data kebutuhan pegawai di tingkat nasional sebelum tahapan seleksi dimulai.
Meskipun usulan sudah berada di meja kementerian terkait, Pemkot Batam saat ini masih dalam posisi menunggu keputusan final. Persetujuan jumlah formasi serta pengumuman resmi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Satu hal yang menjadi catatan penting dalam usulan tahun 2026 ini adalah fokus Pemkot Batam yang hanya membuka jalur CPNS. Hasnah menegaskan bahwa seluruh formasi yang diusulkan kali ini merupakan formasi CPNS, bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan komposisi pegawai yang ada saat ini.
Terkait skema PPPK, Hasnah juga memastikan bahwa tidak ada penambahan skema PPPK paruh waktu untuk periode tahun ini. Keputusan tersebut didasari oleh fakta bahwa Pemkot Batam baru saja menyelesaikan pengangkatan besar-besaran sebanyak 593 orang PPPK pada Desember 2025 lalu. "Untuk PPPK paruh waktu tidak ada lagi, tetap seperti yang sudah diangkat sebelumnya," ujarnya menjelaskan status kepegawaian di Batam.
Dengan demikian, konsentrasi rekrutmen tahun depan akan diarahkan untuk mengisi jabatan-jabatan struktural dan fungsional tertentu melalui jalur pegawai tetap atau PNS. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian karier bagi para calon pelamar serta memperkuat struktur organisasi pemerintahan dalam jangka panjang.
Hasnah tidak menampik bahwa kebutuhan riil tenaga guru dan tenaga kesehatan di lapangan sebenarnya jauh lebih besar daripada angka yang diusulkan. Namun, pemerintah daerah harus bersikap realistis dalam menyusun perencanaan kepegawaian agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.
"Kebutuhan sebenarnya lebih banyak, namun kami menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun dan ketersediaan anggaran daerah," tutur Hasnah. Penentuan angka 363 formasi ini telah melalui perhitungan matang, di mana setiap posisi yang diusulkan diprioritaskan untuk menggantikan posisi kosong yang ditinggalkan oleh pegawai yang memasuki masa purna bakti.
Kini, bola panas berada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemkot Batam berharap usulan ini dapat disetujui sepenuhnya demi menjamin keberlangsungan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Batam. Jadwal seleksi dan rincian teknis pelaksanaan rekrutmen nantinya akan diumumkan secara transparan melalui kanal resmi pemerintah pusat.