KARIMUN — Pemerintah Kabupaten Karimun bergerak cepat mengamankan target pembangunan daerah di paruh pertama tahun anggaran. Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, langsung memimpin Rapat Evaluasi Kinerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester I di lingkungan Pemkab Karimun pada Selasa (14/7/2026). Rapat pleno ini dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Forum evaluasi paruh waktu ini tidak hanya membedah instrumen fiskal penerimaan. Pemerintah juga mengukur secara rigid progres pembangunan fisik dan daya serap anggaran pada semester pertama. Langkah ini penting untuk mencegah penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun.
Bupati Iskandarsyah menekankan urgensi pergeseran paradigma dalam tata kelola keuangan daerah. Evaluasi difokuskan secara mendalam pada sektor-sektor krusial penopang fiskal daerah, terutama optimalisasi retribusi pajak dan penguatan kontribusi dividen dari BUMD.
Bupati Iskandarsyah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk segera melahirkan inovasi pelayanan yang adaptif. Instruksi ini mencakup reformasi tata kelola berbasis akuntabilitas serta pengawasan yang lebih ketat di lapangan. Langkah ini dinilai mutlak agar target-target yang telah dikunci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berada dalam jalur yang tepat.
”Kita harus memastikan realisasi pendapatan berjalan seiring dengan target yang telah disepakati. Setiap rupiah dari sektor pajak dan retribusi sangat berarti untuk kelanjutan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Karimun,” tegas Bupati Karimun dalam rapat tersebut.
Bupati mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Karimun bahwa performa makro daerah diukur dari tiga pilar utama. Pertama, kedisiplinan birokrasi. Kedua, transparansi tata kelola. Ketiga, akuntabilitas mutlak dalam pelaporan keuangan daerah.
Melalui konsolidasi ini, Pemerintah Kabupaten Karimun menargetkan penguatan sinergi lintas OPD. Tujuannya untuk bergerak cepat mengurai sumbatan-sumbatan birokrasi maupun kendala teknis di lapangan. Reorientasi pada semester pertama ini diharapkan menjadi landasan pacu yang kokoh agar eksekusi program pembangunan pada semester kedua berjalan lebih maksimal, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. [Nov]