KEPULAUAN RIAU — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengkaji fenomena sekolah dasar negeri yang sepi peminat pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Permintaan itu disampaikan Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
"Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," kata Puan.
Gunungkidul Paling Parah, 13 SD Nol Pendaftar
Data yang dihimpun dari berbagai daerah menunjukkan tingkat kekurangan murid bervariasi. Di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 13 SD negeri dan swasta tidak menerima satu pun murid baru. Selain itu, 427 sekolah lainnya di kabupaten tersebut belum memenuhi kuota penerimaan siswa.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Temanggung. Sebanyak 35 SD negeri di wilayah itu hanya menerima maksimal lima murid baru, dan satu sekolah bahkan tidak memperoleh murid sama sekali. Di Kabupaten Sragen, jumlahnya lebih besar, yakni 166 SD mengalami kekurangan murid dengan jumlah siswa baru di bawah sepuluh orang.
Kota Solo dan Semarang Juga Terdampak
Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah kabupaten. Di Kota Solo, Dinas Pendidikan setempat mencatat sedikitnya delapan SD negeri kekurangan murid setelah pelaksanaan SPMB. Sementara di Kota Semarang, sejumlah SD negeri hanya memperoleh kurang dari sepuluh pendaftar.
Puan meminta kajian dilakukan untuk membedakan apakah persoalan ini bersifat nasional atau hanya kasuistis di wilayah tertentu. "Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau hanya bersifat kasuistis di beberapa daerah. Identifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan kondisi yang terjadi," ujarnya.
Evaluasi Peta Layanan Pendidikan Dasar
Menurut Puan, kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk menata ulang peta layanan pendidikan dasar nasional. Ia menekankan perlunya identifikasi akar masalah, apakah karena pergeseran demografi, persaingan dengan sekolah swasta, atau faktor lain seperti lokasi sekolah yang tidak strategis.
DPR mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk segera turun tangan. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar kebijakan penerimaan murid baru ke depan bisa lebih tepat sasaran dan tidak meninggalkan sekolah negeri tanpa siswa.
