KARIMUN — Keluhan warga soal pelayanan kesehatan di puskesmas yang berada di pulau-pulau menjadi pemicu utama DPRD Karimun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas. Wakil Ketua Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra, mengungkapkan bahwa ketimpangan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi persoalan serius di daerah kepulauan itu.
“Kami menerima keluhan dari masyarakat soal kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas terkhusus yang di pulau-pulau, untuk itu kami adakan RDP untuk mencari solusi dan membahas pemerataan tenaga kesehatan demi optimalisasi layanan,” ujar Sulfanow Putra, Rabu (15/7/2026).
Menurut Putra, minimnya tenaga kesehatan di puskesmas di pulau-pulau bukan tanpa sebab. Salah satu faktor utamanya adalah sistem kepegawaian baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Namun, ada faktor lain yang lebih mendasar.
“Kami pernah melakukan kunjungan ke beberapa puskesmas di Kota Batam guna mengetahui apa yang membuat tenaga kesehatan bersedia ditempatkan di pulau-pulau kecil, ternyata tunjangan tambahan atau TPP mereka ditambahkan. Namun kita di Karimun kan belum mampu menerapkan karena terbentur kondisi fiskal yang belum kuat,” jelasnya.
Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karimun yang terbatas membuat pemberian tunjangan tambahan bagi nakes di pulau-pulau belum bisa direalisasikan. Hal ini berbeda dengan Batam yang dinilai lebih siap secara fiskal untuk memberikan insentif tambahan.
Meski demikian, Sulfanow Putra mengakui bahwa distribusi tenaga dokter di Kabupaten Karimun saat ini sudah mulai merata, termasuk di setiap pulau-pulau. Namun, kebutuhan tenaga kesehatan lain seperti perawat dan bidan masih belum terpenuhi secara optimal.
“Selain itu kami juga meminta Dinas Kesehatan untuk lebih pro aktif menjemput bola program yang berhubungan dengan nakes di pemerintah pusat, sehingga kita mencukupi kebutuhan nakes nya,” terangnya.
Langkah ini dinilai penting mengingat banyak program pemerintah pusat yang bisa diakses oleh daerah untuk menambah kuota tenaga kesehatan, baik melalui jalur ASN, P3K, maupun program pengabdian lainnya.
Sebagai tindak lanjut, Putra bersama anggota Komisi I DPRD Karimun berencana melakukan kunjungan langsung ke beberapa puskesmas yang berada di pulau-pulau. Kunjungan ini bertujuan untuk memetakan secara detail kekurangan nakes di masing-masing puskesmas.
“Nanti kita datangi dan lihat langsung, kita pemetaan dahulu kekurangan nakes, sekaligus memastikan apakah benar sudah ada dokter di puskesmas tersebut. Jadi kita bisa melakukan pemerataan nakes sesuai kebutuhan,” ujarnya.
DPRD Karimun berharap, dengan pemetaan yang akurat, distribusi tenaga kesehatan ke puskesmas di pulau-pulau bisa lebih tepat sasaran dan tidak lagi timpang. Persoalan fiskal yang menjadi kendala pun akan terus diupayakan solusinya, baik melalui efisiensi anggaran daerah maupun dengan mengoptimalkan program dari pemerintah pusat.