KEPULAUAN RIAU — Barang subsidi semestinya jadi instrumen negara untuk meringankan beban masyarakat. Harga dibuat terjangkau, penyalurannya diatur agar tepat sasaran.
Namun realitas di lapangan menghadirkan ironi. Di sejumlah SPBU, masyarakat harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM subsidi. Pada saat yang sama, BBM yang sama relatif mudah ditemukan di tingkat pengecer dengan harga lebih mahal.
Pertanyaan pun muncul: dari mana BBM subsidi yang dijual pengecer berasal dan melalui mekanisme apa diperoleh?
Pertanyaan ini tidak otomatis berarti ada pelanggaran. Pemerintah memang memiliki mekanisme penyaluran untuk kebutuhan tertentu melalui surat rekomendasi atau surat keterangan penggunaan.
Mekanisme itu berlaku bagi petani pengguna alat dan mesin pertanian serta kelompok lain sesuai ketentuan. Karena itu, keberadaan BBM subsidi di luar SPBU tidak serta-merta dapat disebut penyimpangan.
Yang perlu dipastikan adalah apakah BBM tersebut diperoleh melalui jalur yang sah dan digunakan sesuai peruntukannya.
Di sinilah transparansi dibutuhkan. Jika masyarakat harus mengantre panjang di SPBU, sementara BBM subsidi tersedia di pengecer dengan harga lebih tinggi, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kondisi tersebut terjadi.
Publik berhak mengetahui bagaimana alokasi diberikan, siapa yang menerima, dan bagaimana pengawasannya.
Jika mekanismenya sesuai aturan, jelaskan. Jika ada penyimpangan, tindak. Jika pasokan tidak sebanding dengan kebutuhan, evaluasi.
Subsidi bukan hanya soal harga murah. Ia juga menyangkut akses dan keadilan.
Jangan sampai negara mengeluarkan anggaran untuk menekan harga BBM, tetapi masyarakat justru membayar lebih mahal. Bentuknya bisa berupa waktu yang terbuang karena antrean atau harga pengecer yang lebih tinggi.
Antrean panjang di SPBU dan ketersediaan BBM subsidi di pengecer semestinya menjadi alarm untuk mengevaluasi tata kelola subsidi.
Pada akhirnya, pertanyaan publik sederhana: ketika BBM subsidi sulit diperoleh di SPBU tetapi tersedia di pengecer, dari mana barang itu berasal dan apakah seluruh jalurnya dapat dipertanggungjawabkan?
Masyarakat berhak mendapatkan jawaban yang terang. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya ketersediaan BBM, tetapi juga kepercayaan terhadap pengelolaan subsidi yang dibiayai uang negara.
Masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan penyaluran BBM subsidi dapat melaporkannya ke kanal pengaduan resmi, seperti call center Pertamina 135, aplikasi MyPertamina, atau Kementerian ESDM. Waspadai oknum yang menawarkan jasa pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dengan imbalan uang.