BATAM — Ratusan pelajar SD dan SMP di Kota Batam dikerahkan untuk mengikuti pawai mendukung kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Minggu (21/6/2026). Aksi yang berlangsung dari sejumlah titik menuju Kantor DPRD Batam dan Pemerintah Kota Batam itu dikritik keras oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Mengapa KPAI Menilai Ini Eksploitasi?
Sylvana Apituley, Komisioner KPAI, menyebut mobilisasi anak oleh Dinas Pendidikan setempat bertentangan dengan prinsip Partisipasi Bermakna Anak. Menurutnya, anak-anak tidak memiliki ruang untuk memahami tujuan kegiatan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
“Pelibatan anak dalam aksi tersebut merupakan salah satu bentuk eksploitasi dan manipulasi anak untuk agenda politik orang dewasa,” kata Sylvana dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).
KPAI menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, bukan ajang mobilisasi untuk kepentingan orang dewasa. Satuan pendidikan wajib memastikan setiap kegiatan mengutamakan perlindungan, keselamatan, dan kepentingan terbaik bagi anak.
Klaim Dinas Pendidikan: Menyalurkan Aspirasi Orangtua
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, membantah tuduhan mobilisasi. Ia menjelaskan pawai digelar setelah pihaknya menerima keluhan dari orangtua terkait penghentian sementara program MBG.
“Dalam kesempatan ini kami melaksanakan pawai sebagai bentuk dukungan agar tata kelola yang dianggap bermasalah dapat diperbaiki,” ujar Hendri.
Hendri mengklaim tidak ada instruksi dari pihak lain. Ia menyebut Disdik hanya memfasilitasi aspirasi dari orangtua siswa dan satuan pendidikan. Pawai diikuti sekitar 100 sekolah tingkat SD dan SMP, serta melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Anak sebagai Penerima Manfaat Langsung, tapi Tanpa Pemahaman Utuh
Hendri beralasan siswa yang ikut serta merupakan penerima manfaat langsung program MBG. “Kalau anak-anak ikut, kami persilakan dengan catatan tetap dijaga dan diawasi dengan baik,” katanya.
Namun, KPAI menilai argumen itu lemah. Menurut Sylvana, para siswa yang dilibatkan belum memiliki pengetahuan memadai soal kompleksitas kebijakan MBG yang kini menjadi isu nasional. Partisipasi anak, lanjutnya, harus dilakukan secara sukarela, sesuai usia, aman, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik orang dewasa.
“Tanpa penerapan prinsip Partisipasi Bermakna Anak, anak-anak rentan mengalami pelanggaran hak-hak dasarnya akibat manipulasi dan eksploitasi politik oleh orang dewasa,” tegas Sylvana.
Peringatan untuk Pemerintah Daerah dan Sekolah
KPAI mengingatkan pemerintah daerah, sekolah, dan pihak terkait agar tidak sembarangan melibatkan anak dalam kegiatan sosial maupun penyampaian aspirasi publik. Pawai dukungan MBG di Batam ini berlangsung di tengah kritik terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk soal tata kelola yang dinilai bermasalah.
