KEPULAUAN RIAU — Transformasi besar-besaran ini bukan sekadar soal memangkas jumlah perusahaan. Kepala Badan Pengelola BUMN merangkap Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa praktik transaksi berlapis antara induk, anak usaha, hingga cucu usaha menjadi sumber inefisiensi utama. Struktur kompleks ini tidak hanya menaikkan biaya operasional, tetapi juga memperlambat pengambilan keputusan bisnis. Evaluasi internal bahkan menunjukkan lebih dari separuh entitas dalam ekosistem BUMN berada dalam kondisi belum optimal dengan akumulasi kerugian yang signifikan.
Konsolidasi Sektor Strategis: Dari Pertamina hingga Telkom
Pemerintah akan menggabungkan entitas-entitas yang memiliki rantai bisnis serupa. Langkah ini bertujuan menciptakan skala ekonomi yang lebih kuat, mengurangi duplikasi operasional, dan meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun global. Sektor-sektor strategis seperti energi (Pertamina), kelistrikan (PLN), perbankan (BRI), hingga telekomunikasi (Telkom) dipastikan menjadi fokus utama konsolidasi. Hasilnya, perusahaan-perusahaan ini diharapkan mampu mendukung agenda prioritas nasional seperti hilirisasi industri, ketahanan energi, dan transformasi digital dengan lebih gesit.
Jaminan Presiden: Tidak Ada PHK Massal
Di tengah agenda efisiensi yang agresif, pemerintah memastikan perlindungan terhadap pekerja. Presiden Prabowo Subianto secara spesifik mengarahkan agar restrukturisasi tidak dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Pendekatan yang dipilih adalah mengintegrasikan pegawai ke dalam entitas hasil konsolidasi yang lebih sehat secara bisnis. "Biaya mempertahankan tenaga kerja dinilai jauh lebih kecil dibandingkan manfaat efisiensi dari penyederhanaan struktur," ujar Dony Oskaria, menegaskan bahwa agenda ini adalah soal peningkatan produktivitas, bukan pengurangan kesempatan kerja.
Dukungan DPR dan Target Ambisius 2026
Langkah Danantara mendapat sambutan positif dari DPR. Anggota Komisi VI DPR, Firnando Ganinduto, menilai strategi ini sejalan dengan arah pembangunan ekonomi yang menempatkan BUMN sebagai instrumen pembangunan yang sehat dan produktif. Dengan struktur yang lebih ramping, BUMN diharapkan tidak hanya mengurangi biaya tidak produktif, tetapi juga menciptakan ruang fiskal dan kapasitas investasi yang lebih besar bagi negara. Target penyelesaian perampingan hingga 200-300 entitas pada 2026 menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam menata perusahaan pelat merah agar benar-benar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
